NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Tim Lobi KP3 ABAS Aceh-Jakarta, H Ramli MS, menyebutkan sekitar 120 ribu masyarakat dari enam kabupaten di wilayah pantai barat selatan Aceh mendukung pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Dukungan tersebut disampaikan seiring deklarasi kembali pembentukan provinsi baru itu di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu siang.
“KP3 ABAS memastikan bahwa hampir seluruh masyarakat yang ditemui tidak ada yang menolak lahirnya Provinsi ABAS. Mereka menyambut baik rencana pemekaran ini,” kata Ramli MS kepada wartawan di Meulaboh, Sabtu (24/10/2026).
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 120.000 orang yang siap mengawal proses pembentukan Provinsi ABAS.
Meski demikian, Ramli mengatakan realisasi pembentukan daerah otonom baru tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Ia berharap Presiden Republik Indonesia bersama jajaran pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat pantai barat selatan Aceh demi mendorong keadilan dan pemerataan pembangunan.
Ramli menjelaskan, Panitia Pemantau dan Pengkaji Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) terus mengupayakan pembentukan provinsi baru sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Dalam prosesnya, KP3 ABAS telah mengunjungi enam kabupaten di kawasan barat selatan Aceh. Tim juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan sejumlah pihak, mulai dari tokoh ulama, tokoh masyarakat, bupati, hingga sekretaris daerah (sekda) di masing-masing kabupaten.
Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Ramli menyatakan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah daerah menyepakati serta mendukung rencana pemekaran wilayah. Menurutnya, pembentukan provinsi baru diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan pantai barat selatan Aceh.
Ia menilai wilayah barat selatan masih menghadapi ketertinggalan dalam sejumlah sektor, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan bidang lainnya. Kondisi itu, menurut Ramli, berkaitan dengan ketimpangan dalam alokasi anggaran pembangunan.
Ia mencontohkan dana dari pemerintah provinsi yang setiap tahun disebutnya dikembalikan ke pemerintah pusat dalam jumlah besar. Sementara itu, wilayah barat selatan dinilai belum memperoleh porsi prioritas pembangunan yang memadai.
Ramli juga menyoroti akses perjalanan darat menuju Kabupaten Aceh Singkil yang membutuhkan waktu lama dan didukung kondisi infrastruktur yang menurutnya masih memprihatinkan. Ia menilai keadaan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pemekaran untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Sebagai perbandingan, Ramli menyinggung pemekaran wilayah di Papua yang kini terbagi menjadi enam provinsi, dari sebelumnya dua provinsi di kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, luas wilayah Aceh dan lamanya waktu perjalanan menuju ibu kota provinsi menjadi tantangan dalam efektivitas pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan.
“Di pulau Jawa, jarak tempuh tiga jam saja sudah bisa melintasi satu provinsi, sementara di Aceh perjalanan menuju ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga belasan jam, atau ada yang 17 jam perjalanan darat, ini sangat jauh,” katanya.
Ramli mengatakan, apabila pemekaran terwujud, Provinsi Aceh Barat Selatan akan memiliki struktur pemerintahan tersendiri, termasuk kantor gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Barat Selatan yang baru. Ia juga menyebut keberadaan Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah barat selatan dalam konteks pembentukan provinsi tersebut.
Ia berharap pembentukan Provinsi ABAS dapat memperkuat pembangunan kawasan barat selatan sekaligus mendukung upaya mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa lalu. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
