NUKILAN.ID | BATAM – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh meminta pemerintah pusat memperpanjang pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh setelah 2027. Ia juga mengusulkan peningkatan alokasi dana tersebut dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Usulan itu disampaikan Dek Fadh saat mengikuti Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang membahas sejumlah persoalan strategis di kawasan Sumatera. Pertemuan berlangsung di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Jumat (11/9/2026).
Dek Fadh mengatakan keberlanjutan dana Otsus diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal Aceh, terlebih daerah tersebut kini membutuhkan anggaran besar untuk penanganan dan pemulihan akibat bencana hidrometeorologi.
Dalam forum itu, ia menyebut kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh yang diajukan melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) mencapai Rp153 triliun. Sementara anggaran yang disetujui pemerintah pusat sekitar Rp58 triliun.
Menurutnya, masih terdapat selisih kebutuhan anggaran yang cukup besar sehingga diperlukan sumber pembiayaan tambahan untuk memastikan proses pemulihan berjalan maksimal.
“Solusinya adalah perpanjang kembali dana Otsus Aceh yang tahun 2027 akan berakhir,” ujar Dek Fadh.
Ia turut menyinggung perubahan besaran dana Otsus Aceh yang mulai 2023 turun dari 2 persen menjadi 1 persen dari DAU nasional. Situasi tersebut, menurutnya, semakin berat setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Sejak kami menjabat selain tinggal 1 persen, kena lagi efisiensi,” katanya.
Dek Fadh berharap revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang kini menjadi salah satu usul inisiatif DPR RI dapat dimanfaatkan untuk mengatur kembali keberlanjutan dana Otsus.
Dalam revisi tersebut, ia menginginkan masa berlaku dana Otsus diperpanjang sekaligus meningkatkan porsinya menjadi 2,5 persen dari DAU nasional.
“Jadi ini adalah solusi pembangunan Aceh. Kami mau pemberian dana Otsus 2,5 persen langsung dimulai tahun 2027,” tegasnya.
Nilai Bantuan Rumah Perlu Dievaluasi
Selain dana Otsus, Dek Fadh menyoroti besaran bantuan pembangunan kembali rumah masyarakat yang terdampak bencana.
Ia mempertanyakan kecukupan bantuan senilai Rp60 juta untuk membangun kembali rumah warga, mengingat harga sejumlah material bangunan mengalami kenaikan, salah satunya semen.
Dek Fadh menyebut produksi Semen Andalas di Aceh berada di kisaran 3.700 ton per hari. Sementara kebutuhan semen di Aceh mencapai sekitar 4.200 ton per hari.
Kondisi itu, menurutnya, menyebabkan pasokan semen tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah dan berdampak pada kenaikan harga. Di sejumlah kabupaten, harga semen bahkan disebut telah mencapai Rp120 ribu per sak.
“Dengan harga semen mahal saat ini apakah wajar nilai bantuan bangun ulang rumah Rp60 juta? Karena itu perlu dievaluasi dan ditinjau kembali,” ujarnya.
Sungai Harus Dibenahi
Dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi, Dek Fadh juga meminta kerusakan sungai akibat bencana menjadi perhatian pemerintah.
Ia menilai pembangunan kembali rumah dan berbagai infrastruktur tidak cukup jika tidak disertai peningkatan kapasitas sungai dalam menampung debit air.
Menurutnya, sungai yang tidak mampu menampung volume air ketika hujan deras dapat kembali menyebabkan banjir dan merusak bangunan yang telah selesai dibangun.
“Harus kita pastikan sungai mampu menampung air kalau hujan. Tidak merembes ke darat,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Dek Fadh juga menyampaikan persoalan legalitas bendera Aceh sebagai simbol daerah. Menurutnya, isu tersebut memiliki keterkaitan dengan implementasi kesepakatan damai Aceh sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki.
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan sejumlah kementerian, serta kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Sejumlah anggota DPD RI asal Aceh, yakni Haji Uma, Tgk Ahmada, dan Azhari Cage, turut menghadiri pertemuan.
Dek Fadh menegaskan keberlanjutan dana Otsus menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kapasitas fiskal Aceh. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan sekaligus mempercepat pemulihan daerah setelah bencana.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
 Aceh setelah 2027.){kind=link}