Nukilan.id – Perempuan sangat penting dilibatkan, baik dalam bidang sosial, politik, atau lainnya. Namun di Aceh, tidak memiliki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, apalagi pada tanggal 14 Desember 2023 lalu, DPRA telah menetapkan Komisioner Panwaslih. Akan tetapi, tidak ada satupun perempuan yang lolos.
Padahal dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Pada Pasal 38 ayat 5 dengan bunyi;
“Komposisi keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih kabupaten/kota, dan Panwaslih kecamatan dan PPL atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit mewajibkan keterlibatan 30% perempuan dalam pengawasan pemilu.”
Koordinator Program Solidaritas Perempuan Buengoeng Jeumpa Aceh, Yeni Hartini mengatakan, dari hal penetapan DPRA tersebut dapat kita lihat bahwa sangat tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, saat ini perempuan belum dilibatkan dalam segala aspek oleh pemerintah.
Ia juga menyampaikan, budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kelompok kelas dua. Sebenarnya, perempuan sangat mampu dalam segala hal, namun budaya yang mematahkan itu. Banyak dalil yang dimainkan dalam politik, seperti Surah Annisa Ayat 34 “Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur daya saing perempuan itu dipatahkan.
Yeni juga menyebut, seharusnya pemerintah Aceh menjalankan UU yang sudah dibuat dijalankan dengan semestinya seperti pemenuhan 30% kuota perempuan dalam pemilu itu harus dipastikan. Kemudian, pemerintah harus memberi penguatan kepada perempuan dalam menghadapi pemilu, misalnya tidak hanya pemenuhan kuota, tetapi bagaimana perempuan yang masuk dalam calon legislatif benar-benar orang yang mempunyai kapasitas.
“Bukan orang-orang yang dicomot untuk pemenuhan kuota saja karena sebenarnya bukan kuantitas yang dibutuhkan, tapi kualitaslah yang harus dikedepankan,” ucapnya saat diwawancarai Nukilan.id, Minggu (24/12/2023).
Lanjutnya, dalam pembangunan memang seharusnya melibatkan perempuan karena dari segi pembangunan yang berperspektif perempuan ini dapat menjawab kebutuhan perempuan. Dalam hal apapun, termasuk dalam pembahasan atau penyusunan Peraturan Daerah (Perda) wajib melibatkan perempuan yang berperspektif perempuan karena ada juga perempuan yang tidak memikirkan hak perempuan lainnya.
“Semoga tahun baru nanti perempuan dilibatkan dalam segala aspek pemerintahan, tidak hanya dilibatkan, tapi bagaimana suara dan kebutuhan perempuan terakomodir sehingga hak-hak perempuan bisa terpenuhi dan tidak lagi menjadi kelompok marginal,” ujarnya.
Selain itu, harapannya yang paling besar juga di pemilu nanti caleg-caleg yang terpilih perempuan khususnya bisa membawa Aceh yang lebih baik lagi serta pembagunan yang inklusi dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Peran perempuan sangat penting apalagi dalam pembangunan karena perempuan berkontribusi banyak dalam perkembangan zaman.
“Moral bangsa ada di tangan perempuan, jika hak perempuan terpenuhi, perempuan terjamin kehidupannya, maka perempuan akan melahirkan generasi-generasi yang bermoral, salam solidaritas,” pungkasnya. [Auliana Rizky]
