Nukilan.id – Bank dunia atau lebih dikenal dengan sebutan World Bank memberikan rekomendasi kepada pemerintah negara Indonesia untuk menghapuskan pembebasan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pemasukan pada kas negara.
Baca Juga: Sejarah Hari Bank Dunia 1 April: IBRD, World Bank, & Krisis Ekonomi
Hal tersebut merupakan suatu rekomendasi sehingga pemerintah Indonesia dapat menigkatkan penerimaan PPN dengan menghapuskan pengecualian tarif pajak dari bidang barang dan jasa.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia mengatakan, bahwa dirinya sepakat atas rekomendasi yang diberikan oleh World Bank (Bank Dunia) untuk mengapuskan pembebasan PPN Negara. Namun, hal tersebut justru memiliki dampak atau resiko tersendiri dibidang politik dan kestabilan masyarakat.
“Dalam hal ini Bank Dunia selalu berusaha untuk mendorong saya (sebagai kemenkeu) untuk lebih berani mengambil resiko politik itu, yaitu PPN sembako dan pendidikan,” kataÂ
Selanjutnya, ia menambahkan, bahwa terkhusus pada PPN pendidikan sudah seharusnya ada pengecualian. Hal tersebut, terutama untuk sekolah papan atas atau sekolah-sekolah elit di seluruh Indonesia, maka dari itu pemberlakuan pajak harus berbeda dengan sekolah umum baik negeri ataupun swasta.
“Karena itu harus dikecualikan PPN nya seperti pendidikan dan sembako. Contohnyadi Pendidikan ada sekolah papan atas dan umum, oleh karena itu perlunya ada pembeda diantara keduanya.” tambahnya.
Diketahui, World Bank mencata sejuah ini, sudah sepertiga dari potensi penerimaan PPN, atau sebesar 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PPN saat ini. Seperti pada tahun 2019, seluruh pemasukan pembebasan PPN cukup memenuhi kebutuhan pendanaan dan anggaran bantuan sosial. [CNBCIndonesia.com]
Baca Juga: Kementerian LHK akan Bawa Enam Isu Lingkungan ke KTT G20 Bali
