Nukilan.id – Masyarakat Aceh di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang beralamat di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Rabu (30/3/2022).
Kedatangan massa ini adalah keempat kalinya selama dua bulan terakhir guna mengawal dan mendesak KPK RI untuk segera mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pada penggadaan tiga kapal Aceh Hebat yang diselidiki KPK pada pertengahan 2021 lalu.
Koordinator aksi Sharvin Musla mengatakan, kedatangan kami keempat kalinya ke gedung KPK RI ini guna mengingatkan lembaga anti rasuah ini bahwa ada kasus korupsi di Aceh yang menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang didapat oleh Pemerintah Aceh berkat perjuangan darah dan rakyat Aceh yang tengah ditangani KPK tapi belum diumumkan ke Publik hasilnya.
Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ibarat “kompensasi perang” yang penggunaannya telah diatur oleh Undang-undang Pemerintahan Aceh, yakni ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Bukan untuk dikorupsi dan dinikmati oleh segelintir oknum pejabat di Aceh yang mengakibat Rakyat hidup dibawah garis kemiskinan, ungkap Sharvin Musla.
“KPK harus menjadi lembaga RI pertama yang bertanggung jawab bila Aceh kembali mengalami konflik. Hal ini mengingat bahwa KPK RI dengan sengaja mendiamkan kasus korupsi di Aceh yang menggorogoti Dana Otonomi Khusus Aceh yang nota benenya dana tersebut didapati dengan perjuangan panjang rakyat Aceh, tutup Sharvin.[]
