NUKILAN.ID| MEULABOH – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyatakan keprihatinannya terhadap pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Barat yang hingga kini belum rampung meski progres fisiknya telah mencapai sekitar 50 persen.
Hal itu disampaikan Malik Mahmud saat melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi, pada Minggu (17/5/2026).
“Saya melihat gedung ini luar biasa, cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa dan menurut saya tidak kalah dengan yang ada di Eropa maupun Singapura,” kata Malik Mahmud.
Meski demikian, ia mempertanyakan alasan pembangunan rumah sakit tersebut belum dilanjutkan, padahal anggaran yang telah dikucurkan dinilai cukup besar. Menurutnya, kondisi pembangunan yang terbengkalai berisiko menyebabkan kerusakan pada bangunan apabila tidak segera diteruskan.
Karena itu, Wali Nanggroe menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian proyek tersebut melalui dukungan pemerintah pusat. Ia bahkan berencana mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden bersama Bupati Aceh Barat guna menyampaikan kondisi RS Regional Aceh Barat sekaligus meminta dukungan percepatan pembangunan.
Selain itu, Malik Mahmud meminta agar disiapkan dokumentasi lengkap berupa video serta kronologi pembangunan rumah sakit sejak awal hingga kondisi terkini untuk dijadikan bahan pertimbangan Pemerintah Pusat.
Menurut Malik Mahmud, gagasan pembangunan RS Regional Aceh Barat sebenarnya telah dirintis sejak masa pemerintahan Zaini Abdullah. Pada saat itu, pihak dari Jerman disebut bersedia memberikan dukungan, termasuk pembiayaan dan pelatihan tenaga medis dengan standar pelayanan Eropa.
Rumah sakit tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan kesehatan modern bagi masyarakat Aceh, khususnya kawasan Barat Selatan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap RSUD dr. Zainoel Abidin dapat berkurang.
“Yang terpenting sekarang adalah melanjutkan pembangunan demi masyarakat Aceh agar memperoleh layanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengatakan kunjungan Wali Nanggroe tidak hanya membahas pembangunan RS Regional Aceh Barat, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, dan pembangunan daerah.
Terkait kelanjutan proyek rumah sakit tersebut, Tarmizi menyebut pendanaan melalui APBA saat ini sedang dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Ia berharap tahun ini tersedia alokasi minimal Rp50 miliar agar proyek tersebut tidak kembali tanpa anggaran.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengusulkan skema multiyears dengan dukungan minimal Rp150 miliar ketika dana Otonomi Khusus kembali tersedia. Menurutnya, apabila dukungan anggaran terpenuhi, RS Regional Aceh Barat ditargetkan mulai difungsikan pada akhir 2028.
“Jika tersedia tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap hingga poli pelayanan dapat diselesaikan sepenuhnya,” kata Tarmizi.
Keberadaan rumah sakit tersebut dinilai strategis karena nantinya akan melayani masyarakat di tiga kabupaten dalam kawasan Barat Selatan Aceh.
