NUKILAN.ID | JAKARTA – Perhatian publik kembali tertuju pada kebijakan kehutanan masa lalu seiring terus berulangnya bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan sejarah panjang pemberian izin di kawasan hutan.
Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi, Puspa Dewi, menyebut pelepasan kawasan hutan dalam skala besar paling banyak terjadi saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Menurut Puspa, berdasarkan data yang dimiliki Walhi, tren pelepasan kawasan hutan pada periode tersebut berada pada titik tertinggi jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya.
“Kalau dilihat memang di masanya Zulkifli Hasan ya itu yang sangat tinggi sekali pemberian izin di kawasan hutan.
Jadi kayaknya ada data di Walhi sebenarnya yang menunjukkan dari mulai masanya Soeharto gitu ya sampai dengan yang terakhir, itu paling banyak itu di Zulkifli Hasan pelepasan kawasan hutannya,” katanya dalam podcast Akbar Faisal Uncensored.
Ia menjelaskan, lonjakan signifikan pelepasan kawasan hutan terjadi ketika Zulkifli Hasan menjabat pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode tersebut, kebijakan kehutanan dinilai membuka ruang ekspansi besar-besaran bagi berbagai sektor usaha di kawasan berhutan, termasuk perkebunan sawit dan industri lainnya.
“Kalau kita mau melihat ee di masa yang kapan gitu ya? Ketika itu ee Zulkifli Hasan itu yang dari SBY ya. Jadi dari SBY itu sebenarnya cukup tinggi pelepasan kawasan hutannya,” ujarnya.
Puspa menambahkan, dampak dari kebijakan tersebut tidak serta-merta dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, izin pengelolaan kawasan hutan memiliki efek jangka panjang yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian dalam bentuk peningkatan risiko bencana ekologis akibat deforestasi dan berkurangnya tutupan hutan.
“Kalau kita lihat izin kan bukan setahun dua tahun ya. Jadi kalau kita ngelihat soal bencana ini kan dia akumulasi. Nah, izin yang diberikan sejak dari 20 tahun yang lalu misalnya atau 10 tahun yang lalu inilah yang kemudian implikasinya,” bebernya.
“Jadi kalau dilihat kapan mulai tinggi ya mulai tingginya itu ketika masanya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan apa pelepasan kawasan hutan baik itu untuk sawit ya maupun juga apa sektor-sektor usaha di hutan gitu,” tambah Puspa.
Ia menilai, keputusan-keputusan tersebut menjadi pemicu awal kerusakan hutan yang bersifat masif. Dengan semakin seringnya bencana ekologis terjadi, Walhi mendorong pemerintah untuk berani melakukan langkah korektif, termasuk meninjau kembali kebijakan lama serta memperkuat moratorium pemberian izin baru di kawasan hutan.
Menurut Puspa, penyelesaian persoalan lingkungan membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk memulihkan dan melindungi sisa kawasan hutan yang masih ada.
“Jadi kalau mau dilihat gitu ya, siapa ini kan kalau mau dibilang soal bertanggung jawab ya dari proses yang awal-awal tadi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari masanya kapan ya masanya di Zulkifli Hasan itu yang paling banyak pelepasan pelepasan hutan,” tutup Puspa.
