NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mendapat beragam respons dari kalangan pekerja.
Melihat hal tersebut, Nukilan.id mewawancarai sejumlah karyawan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di Aceh untuk meminta pandangan mereka. Secara umum, mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi efektif, asalkan diatur dengan tepat, termasuk dalam penentuan hari pelaksanaannya.
Nanda, seorang karyawan swasta, mengaku mendukung kebijakan WFH jika bertujuan untuk menghemat BBM. Ia menilai, berkurangnya mobilitas harian ke kantor akan berdampak langsung pada penggunaan bahan bakar.
“Kalau dari saya pribadi, cukup setuju ya. Soalnya dengan WFH, kita bisa mengurangi perjalanan ke kantor yang biasanya pakai kendaraan pribadi. Itu pasti berdampak ke penghematan BBM juga kan,” ujar Angel saat ditemui Nukilan.id, Minggu (29/3/2026).
Namun demikian, ia menilai efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan perusahaan dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh.
“Tergantung pelaksanaannya sih. Kalau perusahaannya sudah siap, menurut saya bisa efektif. Tapi kalau belum, justru bisa mengganggu produktivitas,” katanya.
Nanda juga menekankan bahwa upaya penghematan energi tidak seharusnya hanya dibebankan kepada karyawan. Ia mengusulkan agar pejabat pemerintah, termasuk menteri dan pejabat daerah, turut memberi contoh dengan menggunakan transportasi umum serta mengurangi kegiatan seremonial.
“Sebenarnya nggak bisa cuma dengan WFH ya. Efisiensi kaya gini sebenernya pemerintah bisa dari mengurangi acara besar, kalau perlu juga sekelas menteri dan pejabat di daerah itu naik transum atau ojol juga,” tuturnya.
Terkait waktu pelaksanaan, Nanda menyarankan kebijakan WFH lebih ideal dilakukan pada hari Rabu. Hal ini karena hari tersebut berada di tengah rentang hari kerja, sehingga dapat berfungsi sebagai jeda untuk menjaga produktivitas.
“Menurut saya, hari Rabu mungkin pilihan yang cocok. Pasalnya, Rabu berada di tengah pekan sehingga terasa seperti jeda di antara hari-hari kerja. Namun, ini hanya pendapat pribadi,” katanya.
Pandangan berbeda diungkapkan oleh Haris, ASN di Banda Aceh. Ia mengingatkan bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan sistem kerja dari rumah, terutama layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik.
“Tidak semua bidang bisa WFH. Kerjaan seperti layanan masyarakat kan harus tetap hadir fisik. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk sektor perkantoran,” jelasnya.
Haris juga mengusulkan agar WFH diterapkan pada hari Jumat, dengan pertimbangan beban kerja biasanya lebih ringan dibanding awal pekan.
“Jika ada rapat atau kegiatan lainnya, dapat dijadwalkan pada hari Senin dan Selasa. Tugas pokok pun sudah diselesaikan dari Senin hingga Kamis, sehingga pada hari Jumat dapat dilakukan WFH untuk pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan dari rumah, seperti penyusunan laporan, administrasi berbasis digital, maupun evaluasi,” katanya.
Sependapat dengan Haris, Nada, seorang ASN di Simeulue, menilai kebijakan WFH pada hari Jumat cukup baik karena dapat membantu efisiensi anggaran, terutama jika diikuti dengan penyesuaian pada beberapa komponen seperti insentif.
“Jika tujuannya adalah penghematan bahan bakar (BBM), maka penerapan WFH memang lebih efektif dilakukan pada hari yang berdekatan dengan hari libur, seperti Jumat, sehingga mobilitas dapat ditekan secara lebih optimal,” ungkapnya.
Diketahui, pemerintah berencana menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026 sebagai langkah efisiensi penggunaan BBM di tengah dinamika global. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghematan energi, khususnya di tengah konflik Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
 satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mendapat beragam respons dari kalangan pekerja.){kind=link}