NUKILAN.id | Banda Aceh – Aktivis Aceh, Usman Lamreung, mengkritik keras tindakan kelompok yang diduga melakukan tekanan sistematis terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Menurut Usman, kampanye yang dilakukan oleh pendukung pasangan Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi bertujuan untuk membangun opini bahwa kemenangan pasangan Muzakir Manaf-Fadhullah, jika terjadi, disebabkan oleh keberpihakan KIP Aceh.
“Saya menduga ada skenario di balik protes yang masif ini. Tindakannya terorganisir dan terlihat sistematis,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2024).
Usman mengungkapkan bahwa selama ini, KIP Aceh kerap dituduh memihak kepada pasangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhullah (Dek Fadh). Namun, hasil penelusuran yang lebih mendalam menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan KIP Aceh dalam mendukung pasangan tersebut.
“KIP Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta adanya perbaikan, KIP Aceh langsung melaksanakannya tanpa adanya perlawanan dari pihak Mualem-Dek Fadh,” jelasnya.
Usman juga menyoroti adanya berbagai indikasi yang menunjukkan tekanan kepada KIP Aceh dari kubu Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi. Beberapa tindakan yang dilakukan, seperti pemasangan spanduk dan ancaman pengepungan kantor KIP Aceh, dinilainya sebagai bentuk tekanan untuk mempengaruhi keputusan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Lihat saja aksi-aksi spanduk hingga rencana pengepungan KIP Aceh. Berbagai unggahan media sosial juga menunjukkan tekanan yang kuat terhadap KIP Aceh. Ini semua patut diduga sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan lembaga tersebut,” tegas Usman.
Menurutnya, langkah-langkah ini berhasil memberikan tekanan pada KIP Aceh. Pada hari yang sama, KIP Aceh mengirimkan surat kepada KPU, yang kemudian dalam waktu singkat mengeluarkan arahan untuk memperbaiki keputusan terkait pasangan Bustami-Fadhil Rahmi.
“Jika tidak ada tekanan sistematis, KIP Aceh kemungkinan besar tidak akan memperbaiki keputusannya, kecuali dengan perintah dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) melalui hasil sidang gugatan,” lanjutnya.
Usman meminta agar propaganda yang menuding KIP Aceh dikendalikan oleh pihak tertentu segera dihentikan. Menurutnya, tuduhan tersebut justru berbalik mengindikasikan adanya tekanan dari kubu lain untuk menciptakan ruang negosiasi politik.
“Jika ada komisioner KIP Aceh yang merasa terancam oleh isu pembekuan, maka ada kemungkinan mereka akan mengikuti perintah dari pihak yang menekan. Ini adalah strategi politik yang mudah dibaca,” tutup Usman.
Editor: Akil
