NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wacana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) kembali mencuat setelah sempat meredup. Sejumlah tokoh di wilayah Barat Selatan (Barsela) mulai menyuarakan kekecewaan terhadap arah pembangunan yang dinilai belum merata.
Salah satu sorotan datang dari tokoh muda Barsela, Nasri Saputra alias Poen Chek. Ia menilai wilayah Barsela masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.
“Kami melihat Barsela terus diperlakukan sebagai ladang eksploitasi tanpa keadilan. Jika ini dibiarkan, jangan salahkan jika perjuangan itu kembali,” tegasnya, dikutip dari Cakradunia.co pada Senin (13/4/2026)
Menurut Poen Chek, selama ini Barsela kerap hanya menjadi objek eksploitasi tanpa diimbangi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal menguatnya kembali sentimen marginalisasi di wilayah tersebut.
Wacana ABAS sendiri bukan isu baru. Gagasan pembentukan provinsi baru di kawasan pantai Barat-Selatan Aceh itu pernah menguat, sebelum kemudian meredup demi menjaga keutuhan daerah.
“Kami dulu menahan diri demi persatuan Aceh. Tapi jika ketimpangan terus terjadi, maka memperjuangkan ABAS adalah keniscayaan,” ujarnya.
Wilayah ABAS mencakup delapan kabupaten/kota di pesisir Barat-Selatan Aceh yang dikenal kaya sumber daya alam, namun kerap merasa tertinggal dalam distribusi pembangunan.
Salah satu pemicu kegelisahan adalah banyaknya izin tambang yang dinilai terkonsentrasi di kawasan Barsela. Di sisi lain, wilayah tersebut juga menghadapi tekanan lingkungan yang tinggi, seperti banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 2025.
Sejumlah pihak menilai, dampak lingkungan lebih banyak ditanggung daerah, sementara manfaat ekonomi belum dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat.
Nasri Saputra sendiri dikenal sebagai mantan jurnalis, aktivis, dan politisi yang konsisten menyuarakan isu pembangunan Barsela. Ia juga pernah maju sebagai calon kepala daerah serta mendorong gagasan pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk pengembangan industri berbahan baku ikan di Simeulue.
Menguatnya kembali wacana ABAS dinilai menjadi tantangan bagi kepemimpinan Mualem–Dek Fadh. Jika ketimpangan pembangunan tidak segera direspons, potensi munculnya tuntutan pemekaran wilayah dikhawatirkan semakin besar.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga rasa keadilan dan representasi wilayah dalam kebijakan pemerintah.
Selama ini, wacana pemekaran seperti ABAS berhasil diredam demi menjaga stabilitas Aceh. Namun, jika ketimpangan terus terjadi, tuntutan politik dari wilayah diyakini akan kembali menguat. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
