NUKILAN.id | Jakarta — Penunjukan Joko Widodo sebagai utusan resmi Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada 24 April 2025 menuai sorotan tajam. Pasalnya, Jokowi yang telah lengser sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto, kembali menjalankan tugas negara atas penunjukan langsung dari Presiden Prabowo.
Dilansir dari detik.com, penugasan ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri serta sejumlah media nasional, namun langkah tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai batas kewenangan serta etika dalam sistem birokrasi pemerintahan.
Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), mengkritisi penugasan tersebut karena dinilai mencederai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Kehadiran pejabat nonaktif dalam kapasitas diplomatik resmi tanpa mandat konstitusional dinilai menyalahi prinsip dasar birokrasi yang profesional dan akuntabel,” kata Felia dalam keterangannya pada Jumat (24/4/2025).
Felia juga menilai bahwa penunjukan Jokowi sebagai utusan negara mencerminkan kuatnya pengaruh mantan presiden tersebut di lingkar kekuasaan, bahkan setelah tak lagi menjabat secara resmi. Dalam pandangannya, langkah Presiden Prabowo merepresentasikan kecenderungan “path dependency”, di mana kesinambungan politik era Jokowi tetap dipelihara demi menjaga stabilitas dalam dan luar negeri.
Namun, ia menilai praktik seperti ini justru menandakan dominasi figur individu dalam pengambilan kebijakan negara. Padahal, menurutnya, Presiden bisa saja mengutus pejabat aktif seperti wakil presiden, menteri luar negeri, atau perwakilan diplomatik lainnya.
“Padahal, bisa saja diutus wakil presiden atau menteri luar negeri, atau perwakilan diplomatik Indonesia,” tambahnya.
Lebih jauh, Felia menyebut bahwa langkah tersebut berpotensi mengaburkan garis batas antara kekuasaan formal dan loyalitas personal.
“Situasi ini juga sejalan dengan konsep ‘strong men, weak state’, yang menggambarkan lemahnya institusi negara ketika kekuasaan lebih berpihak kepada figur personalistik,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Felia juga menegaskan bahwa,loyalitas presiden terhadap mantan presiden tampak lebih dominan daripada ketaatan terhadap norma hukum dan etika jabatan.
Editor: Akil
