NUKILAN.id | Banda Aceh – Kasus korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2017 kembali mencuat dengan pengakuan mengejutkan dari terdakwa Suhaimi. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Kamis (6/6/2024), Suhaimi membeberkan keterlibatan sejumlah anggota DPRA dalam praktik korupsi tersebut.
Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi mahkota ini menghadirkan Suhaimi dan Dedi Safrizal, anggota DPRA periode 2014-2019, sebagai saksi untuk terdakwa Dedi Safrizal. Dalam kesaksiannya, Suhaimi mengaku diajak oleh Munazir Khalis, koordinator dari Iskandar Usman Al-Farlaky, untuk bersekongkol dalam korupsi program beasiswa.
“Pada tahun 2016, saya ditawarkan program beasiswa oleh Munazir Khalis, koordinator dari Iskandar Usman Al-Farlaky, karena dia tahu bahwa Dedi Safrizal memiliki banyak utang saat itu,” ungkap Suhaimi di hadapan majelis hakim.
Hakim pun mempertanyakan peran koordinator dalam kasus ini. Suhaimi menjelaskan bahwa koordinator adalah orang yang dekat dengan anggota DPRA meskipun tidak memiliki Surat Keputusan (SK). Tugas mereka adalah mencari penerima beasiswa dan mengumpulkan data mahasiswa yang akan diserahkan ke Bappeda.
Sebagai koordinator Dedi Safrizal, Suhaimi berhasil mengumpulkan lebih dari 90 mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari S1 hingga S2. Dari aksi korupsi ini, Suhaimi mengaku meraup keuntungan sebesar Rp 1 miliar.
Lebih lanjut, hakim menanyakan nama-nama koordinator serta anggota DPRA yang terlibat dalam pengajuan nama-nama penerima beasiswa tahun 2017. Suhaimi menyebut beberapa nama, termasuk Munazir Khalis sebagai koordinator dari Iskandar Usman Al-Farlaky, Khairul Bahri sebagai koordinator dari Rusli (anggota DPRA), dan Darma sebagai koordinator dari Muhammad Saleh (anggota DPRA).
Pengakuan Suhaimi ini memperlihatkan bagaimana skandal korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2017 melibatkan jaringan luas dari para anggota DPRA dan koordinator mereka. Sidang ini diharapkan bisa mengungkap lebih dalam praktik korupsi yang merugikan negara serta para mahasiswa penerima beasiswa yang seharusnya mendapat hak mereka secara layak.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Aceh. Masyarakat berharap pengusutan kasus ini bisa dilakukan secara transparan dan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
Editor: Akil Rahmatillah
