Nukilan.id – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) saat ini.
Hal tersebut MaTA sarankan karena kebijakan yang dipopulerkan BRA dinilai tidak ada relevansi dengan kebutuhan para korban, seperti acara Motor Gede (Moge) dan pengadaan handuk untuk eks Kombatan dan Korban Konflik.
“Ini kebijakan yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan sebenarnya. Seperti ada yang tidak beres di perencanaan dan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terhadap kinerja BRA,” kata Koordinator MaTA, Alfian melalui keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: BRA Masukan Pengadaan Handuk Untuk Kombatan dan Korban Konflik Aceh
Alfian melanjutkan, tata kelola BRA saat ini sudah menjadi perhatian publik. Maka tiap perencanaan harus berbasis kebutuhan para korban, bukan kebijakan yang tidak waras dimunculkan.
“Apakah mantan kombatan dan korban konflik saat ini kebutuhannya handuk? kalau alasan hanya perencanaan dibuat sementara malah lebih bahaya lagi karna anggaran yang telah teralokasi wajib direalisasikan dan sesuai dengan kewenangan,” jelas Alfian.
MaTA memandang perlu ada perhatian semua pihak terhadap tata kelola BRA saat ini. Sehingga harapan ke depan, para korban konflik dan mantan Kombatan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya.
Baca juga: Program Handuk di BRA, Syekhy: Hanya Untuk Perkaya Petinggi
“Anggaran Aceh yang saat ini mereka kelola tidak boleh terjadi bentuk kesewenang-wenangan. Jadi BRA perlu dibangun dengan transparan yang bisa memberi kepercayaan kepada korban dan publik untuk memiliki kewajiban mengontrol terhadap kinerja BRA saat ini,” pungkas Alfian.
