NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan gas (migas) di Blok Andaman guna mendukung pengembangan industri hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Presiden Prabowo menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya adalah pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.
Keputusan untuk mengirim surat kepada Presiden diambil dalam rapat pembahasan migas Blok Andaman yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, para pakar migas, guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), para staf khusus Gubernur Aceh, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.
Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden merupakan keputusan yang tepat demi memperkuat hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. “Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” katanya.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai potensi yang dapat dikembangkan apabila hilirisasi migas benar-benar diwujudkan di KEK Arun Lhokseumawe. Blok Andaman diketahui menghasilkan gas dan kondensat. Hingga saat ini, pemanfaatan sekitar 300 MMSCFD gas dari Blok Andaman baru direncanakan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Selain untuk listrik, gas tersebut juga memiliki potensi diolah menjadi methanol dan hidrogen. Karena itu, peserta rapat menilai perlu dipersiapkan pembangunan pabrik methanol. Produk methanol sendiri merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan dalam program strategis nasional biodiesel berbahan baku kelapa sawit.
Sementara itu, kondensat yang dihasilkan Blok Andaman dapat diolah menjadi nafta, kerosin yang dibutuhkan industri cat, serta gasoline sebagai bahan bakar minyak seperti solar dan premium. Lapangan South Andaman diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat setiap hari sehingga dinilai berpotensi mendorong pembangunan kilang minyak (refinery).
“Dengan berdirinya berbagai industr itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman. Menurutnya, karena alasan tersebut seluruh peserta rapat menyatakan dukungan agar hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe segera direalisasikan. Selain itu, rapat juga menyepakati perlunya meminta alokasi kuota gas bagi Aceh dari Blok Andaman.
Selain penyampaian surat kepada Presiden, rapat juga menghasilkan keputusan agar Pemerintah Aceh mengundang secara khusus pihak Mubadala Energy dan SKK Migas untuk memberikan penjelasan mengenai rencana pengembangan lapangan migas tersebut. “Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” kata akademisi USK, Prof Dr Izarul Machdar.
Dalam pembahasan juga terungkap bahwa SKK Migas hingga kini belum menyerahkan secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman kepada Pemerintah Aceh. “Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,” kata Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma.
Pada kesempatan yang sama, Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra sempat mempertanyakan keberadaan dokumen PoD tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. Menanggapi hal itu, Nasri menjelaskan bahwa pihaknya juga belum memperoleh dokumen tersebut dari SKK Migas. “Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya,” kata Nasri.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menyampaikan terdapat dua keputusan utama yang menjadi hasil pembahasan. “Yaitu, pertama Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, dan yang kedua mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.
Usai rapat, Nasir langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Zaini, bersama peserta rapat lainnya untuk segera menyusun konsep surat yang akan dikirim kepada Presiden. “Substansi surat sesuai dengan hasil rapat,” kata Nasir.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
