NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan ketersediaan beras di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berada dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Tito melakukan koordinasi langsung dengan Perum Bulog.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai memimpin Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kemendagri untuk percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana Aceh di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).
Khusus di Aceh, menurut Tito, stok beras bahkan berada dalam kondisi lebih dari cukup. Ia mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani distribusi untuk wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.
“Saya pernah mengecek langsung gudang Bulog di Lhokseumawe. Untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara, stoknya mencapai sekitar 28.000 ton. Itu cukup untuk sembilan bulan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Meski demikian, Tito menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada distribusi. Akses menuju sejumlah wilayah terdampak masih terkendala akibat kerusakan infrastruktur jalan pascabencana.
Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian di daerah terdampak. Upaya tersebut sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk di wilayah yang mengalami bencana.
“Beliau (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) sudah menyiapkan program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang ada supaya kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” kata Tito.
Selain persoalan pangan, Tito juga menyoroti penanganan warga yang terdampak kerusakan rumah akibat bencana. Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan pendataan korban sebagai dasar penyaluran bantuan.
Pemerintah telah menetapkan skema bantuan bagi warga terdampak, yakni Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, serta pembangunan hunian tetap bagi rumah rusak berat atau hilang. Selama proses pembangunan hunian tetap, warga juga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Untuk mempercepat seluruh proses tersebut, Tito menekankan pentingnya peran kepala desa atau keuchik dalam melakukan pendataan di lapangan.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya. Kita buat sesederhana mungkin,” tandas Tito.
