NUKILAN.id | Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji di DPR memicu ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kedua pihak saling tuding terkait kepentingan pribadi di balik penyelidikan parlemen terhadap Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Pansus Angket Haji lahir dari mandeknya rapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama akibat kurangnya data dan keterangan yang memadai.
“Kementerian Agama yang tertutup membuat Komisi VIII sepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun,” tulis Cak Imin melalui akun X pribadinya, @cakimiNow, Senin (29/7/2024).
Cak Imin menekankan bahwa urusan Pansus Angket Haji murni inisiatif wakil rakyat untuk membuktikan dugaan penyelewengan penggunaan visa haji, tanpa ada kepentingan pribadi dari PKB terhadap PBNU.
“Ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” tegas Cak Imin.
Di sisi lain, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mempertanyakan motif di balik pembentukan pansus tersebut. Ia mencurigai adanya kepentingan pribadi untuk menyerang NU.
“Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian menyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi,” ujar Yahya, yang akrab disapa Gus Yahya, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).
Gus Yahya juga menduga bahwa kritik dari Pansus Angket Haji berkaitan erat dengan posisi adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat sebagai Menteri Agama RI.
“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena ketua umumnya PBNU, menterinya adik saya, lalu diincar karena alasan pribadi,” katanya.
Meski demikian, Gus Yahya memilih untuk tidak ambil pusing dan akan melihat perkembangan pansus tersebut.
“Sejauh ini kita masih belum tahu, jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya,” tambahnya.
Anggota Komisi VIII, Maman Imanulhaq, membantah tudingan Gus Yahya yang menyebut Pansus Angket Haji 2024 bertujuan menyerang PBNU. Menurut Maman, pembentukan Pansus Angket Haji murni untuk memperbaiki manajemen haji.
“Urusan Pansus Angket Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Kiai Maman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/7/2024).
Maman menegaskan bahwa Pansus adalah cara konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Pansus Angket Haji 2024 telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.
“Pansus haji itu formal, resmi, dan konstitusional. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” tegasnya.
Maman juga menambahkan bahwa Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. Menurutnya, PBNU seharusnya berterima kasih atas adanya pansus ini karena warga NU yang akan merasakan perbaikan pelayanan haji.
Lebih lanjut, Maman mengungkapkan sederet persoalan haji pada tahun 2024 ini, salah satunya terkait pembagian kuota haji oleh Kemenag yang tidak sesuai dengan penetapan yang telah disepakati pemerintah dan DPR.
“Selain itu, pelayanan jemaah haji Indonesia saat Armuzna juga dianggap buruk,” pungkasnya.
Editor: Akil
