NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Tepat satu tahun pasangan Muharram Idris dan Syukri memimpin Kabupaten Aceh Besar dengan membawa janji perubahan dalam tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga kini, sebagian publik masih mempertanyakan arah kebijakan dan wujud konkret perubahan yang dijanjikan tersebut.
Pemerhati sosial budaya sekaligus akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, M. Nur, menilai belum terlihat pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan pemerintahan daerah selama satu tahun kepemimpinan berjalan.
Menurutnya, sejumlah narasi pembangunan yang belakangan dipublikasikan justru lebih menyerupai kelanjutan program pemerintahan sebelumnya, bukan terobosan baru dari kepemimpinan saat ini.
Ia merujuk pada pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 13 Februari 2026, berjudul “Aceh Besar Menapak Fondasi, Merajut Harapan.” Dalam pemberitaan tersebut, beberapa program seperti pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha mikro, serta pendampingan pelaku usaha dinilai merupakan agenda berkelanjutan.
“Pertanyaannya sederhana, apakah program-program itu benar-benar tercantum dalam APBK 2026? Jika ada, jalankan secara serius dan tepat sasaran. Jika tidak, ini bukan sekadar janji kosong, tetapi bisa menjadi pembohongan publik,” tegas M. Nur.
Selain menyoroti program pembangunan, ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang dinilai masih didominasi kegiatan seremonial. Menurutnya, energi pemerintah daerah terlihat lebih banyak terserap pada aktivitas simbolik dibandingkan kerja substantif yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Publik bisa menilai secara kasat mata. Agenda masih didominasi seremoni. Jika pola kerja tidak berubah, maka sulit berharap lahirnya perubahan nyata,” ujarnya.
M. Nur juga menilai penataan struktur birokrasi berjalan lambat. Hingga satu tahun masa kepemimpinan, posisi pelaksana teknis program disebut belum tertata secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
“Bagaimana program dapat berjalan maksimal jika struktur eksekutornya belum jelas? Ini menimbulkan pertanyaan, apakah memang sudah ada perencanaan yang matang sejak awal,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan ketegasan serta keberanian dalam mengambil keputusan, dengan orientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kepemimpinan tidak cukup dengan retorika. Pemimpin harus tegas, berani menentukan arah, dan memastikan program berjalan. Jabatan publik bukan ruang untuk berjalan tanpa target yang jelas,” tutupnya. (XRQ)
 Banda Aceh, M. Nur, menilai belum terlihat pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan pemerintahan daerah selama satu tahun kepemimpinan berjalan.){kind=link}