NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kondisi infrastruktur di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih memprihatinkan meski sembilan bulan telah berlalu sejak banjir besar melanda pada November 2025. Hingga Agustus 2026, ribuan warga terdampak dengan rumah rusak dilaporkan masih menempati hunian sementara. Sejumlah fasilitas umum, termasuk jalur transportasi strategis, juga belum sepenuhnya tertangani.
Salah satu persoalan yang paling krusial berada di jalur nasional Banda Aceh-Medan, tepatnya di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh. Banjir yang terjadi pada Rabu, 26 November 2025, menghancurkan jembatan rangka baja di kawasan tersebut. Hingga kini, pembangunan kembali jembatan permanen itu belum rampung.
Untuk mempertahankan konektivitas antarkawasan, pemerintah masih mengandalkan jembatan bailey atau jembatan rangka baja portabel di lokasi tersebut. Namun, keterbatasan kapasitas membuat kendaraan harus mengantre panjang. Antrean bahkan mencapai 1 hingga 4 kilometer dengan waktu tunggu sekitar satu hingga empat jam.
Kondisi itu mendorong masyarakat menyediakan jalur alternatif secara swadaya melalui “Jembatan Apung Kepala Hiu”. Jembatan yang dibuat dari konstruksi kayu tersebut menggunakan puluhan drum plastik berukuran besar sebagai pelampung dan dilengkapi perahu kecil.
Jembatan apung itu menghubungkan kawasan Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, dengan Desa Pante Kumbang Baro, Kecamatan Siblah Krueng. Panjangnya sekitar 55 meter dengan lebar 2,5 meter.
Keberadaan jembatan tersebut membantu kendaraan kecil memangkas waktu perjalanan. Namun, pengguna harus membayar biaya operasional. Minibus pribadi dan mobil bak terbuka berukuran kecil dikenakan tarif Rp50.000, sedangkan sepeda motor sebesar Rp5.000.
Gangguan jalur nasional tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi logistik. Ratusan truk pengangkut barang dan bus penumpang berukuran besar harus menghadapi keterlambatan. Waktu tunggu yang panjang juga meningkatkan biaya operasional perjalanan.
Tidak hanya itu, distribusi sejumlah komoditas ikut terancam. Hewan ternak berisiko mati selama perjalanan, sementara sayuran dapat layu dan buah-buahan membusuk akibat terlalu lama tertahan di jalur transportasi.
Budayawan Aceh sekaligus Dosen Senior Universitas Syiah Kuala (USK), M. Adli Abdullah, menilai lambannya penanganan infrastruktur tersebut perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, jalur nasional di sepanjang pesisir Selat Malaka memiliki peran vital sebagai penghubung Aceh dengan wilayah lain di Indonesia.
“Kalau jalur darat nasional itu terganggu, bukan saja berpengaruh terhadap perdagangan dan perekonomian, tapi juga ancaman kebodohan bagi generasi anak cucu. Kemiskinan dan kebutuhan itu seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan,” ujar Adli kepada Media Indonesia, Rabu (19/8).
Adli mengatakan ketergantungan Aceh terhadap transportasi darat cukup tinggi karena daerah tersebut belum memiliki pelabuhan laut besar maupun bandara kargo yang mampu mendukung distribusi logistik dalam skala besar.
Karena itu, kerusakan infrastruktur transportasi darat yang tidak segera dipulihkan berpotensi menghambat berbagai sektor. Mulai dari pembangunan, pariwisata, hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat dapat terdampak apabila akses utama tersebut terus terganggu.
“Kita tidak bisa menyalahkan fenomena alam seperti hujan deras dan banjir besar. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana manusia bersahabat dengan alam dan tindakan nyata apa yang dilakukan saat bencana terjadi agar dampaknya tidak berlarut-larut,” pungkasnya.
