Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 kepada Gubernur Aceh selaku Wakil Pemerintah Pusat.
Pejabat Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara Dr Fauzan, MSi, mengatakan ringkasan LPPD tersebut harus disampaikan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan dalam penyusunan LPPD di tahun yang akan datang.
“Adapun ringkasan LPPD tersebut terdiri dari capaian indikator kinerja makro, di mana salah satu capaian indikator makro Kabupaten Aceh Utara yaitu menurunnya tingkat kemiskinan, dari 17,43% pada tahun 2021 menjadi 16,86% pada tahun 2022,” kata Fauzan, Jumat, 31 Maret 2023.
Selain itu, lanjutnya, capaian kinerja urusan pelayanan dasar juga telah dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Utara, terutama pada 6 (enam) urusan wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, serta urusan sosial.
“Di dalam ringkasan LPPD ini disebutkan juga perangkat daerah pengampu keseluruhan urusan wajib tersebut beserta target dan realisasi anggaran, serta permasalahan dan solusi dalam penyelesaiannya,” jelas Fauzan.
Dalam keterkaitannya dengan evaluasi pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, menurut Fauzan, Kabupaten Aceh Utara masih belum mendapatkan penilaian untuk pelaporan LPPD tahun 2021 dikarenakan panitia Pemerintah Pusat masih dalam tahap akhir penilaian yang rencananya akan dipublikasikan paling telat pada September 2023.
Sedangkan terkait opini BPK terhadap laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 berhasil mendapatkan predikat WTP. Sementara untuk tahun 2022 masih belum dirilis penilaian, dikarenakan masih dalam proses evaluasi dan penilaian.
“Kabupaten Aceh Utara juga telah memiliki beberapa inovasi daerah dan sudah mendapatkan predikat Inovatif dalam pelaksanaan di lapangan oleh Kemendagri,” ungkap Fauzan. [Rjf]
