Nukilan.id – Perencanaan penyaluran dana bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat Aceh akan dilakukan dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Bank Aceh Syariah (BAS). Program nasional ini ada sejak pandemic Covid-19 terjadi di Indonesia. Pemerintah juga telah menggelotorkan banyak dana bantuan kepada masyarakat melalui PT. Pos Indonesia.
Direktur Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero), Nezar Patria kepada Dialeksis.com menyampaikan, “Kami sangat senang dengan adanya kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan BAS terkait penyaluran bantuan pangan Non-Tunai dan Tunai sebagai salah bentuk bantuan sosial,” kata Nezar, Kamis (20/5/2021).
Ia mengatakan, pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan Non-tunai dan tunai ini telah didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia untuk keluarga di seluruh Indonesia, dengan 9 tahapan dimulai di tahun 2020 sampai April 2021 melalui program Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca juga: Dimulai 24 Mei, Seleksi UM-PTKIN 2021 Digelar Daring
“Program ini akan masuk ke Aceh, namun ada situasi yang terjadi dimana Bank Konvensional mitra dari Kemensos menjadi satu konversi menjadi Bank Syariah sesuai Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Sehingga, proses penyaluran ini akan mengalami kendala. Hal itu dikarenakan belum selesainya proses konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah,” jelasnya.
Nezar juga mengatakan, program pemerintah mengenai beberapa Bank Syariah di Aceh akan disatukan menjadi satu Bank besar yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini adalah upaya yang sangat baik dalam memajukan ekonomi rakyat Indonesia dalam konteks penyaluran bantuan ini.
Bank Aceh Syariah(BAS) mengambil inisiatif dengan melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero). Adapula yang mungkin menjadi pertimbangan disini salah satunya, Networking yang dimiliki Pos Indonesia dan juga Track Record yang dimiliki oleh Pos Indonesia.
“Selain dikenal sebagai jasa kurir dan logistic, kami juga dikenal sebagai lembaga keuangan atau disebut juga jasa Giro, pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri, pembayaran layanan fasilitas rumah seperti listrik dan air konsumsi, dan juga melayani Payment lainnya,” jelasnya.
Selain itu, Nezar menjelaskan bahwa, dengan Track Record seperti itu, Pos Indonesia sudah mendistribusikan bantuan selama pandemi ini dengan performa 98% penyaluran dana berhasil sampai ke masyarakat. Sedangkan sisanya 2% menjadi gagal antar dikarenakan by-name atau by-address tidak cocok atau orang yang menerima bantuan tidak sesuai. Dan uang tersebut langsung dikembalikan ke Kemensos untuk mengganti alamat yang lebih Valid.
“Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan ada beberapa hal, bisa jadi orang yang menerima bantuan sudah meninggal atau orangnya sudah pindah alamat,” kata Nezar.
Baca juga: Jum’at, Pansus DPRA Cek Fisik Proyek LKPJ Gubernur Aceh
Nezar juga menjelaskan bahwa, bantuan pangan non-tunai akan diberikan dalam bentuk sembako dengan menggunakan sistem jaringan I-Warung. Dan jaringan ini sudah dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).
“I-Warung ini ditempatkan diwarung-warung yang menyediakan sembako, jadi jika ada masyarakat yang menerima bantuan ini, cukup datang ke warung yang sudah memiliki jaringan I-Warung dan memberikan undangan berupa voucher yang memiliki Barcode yang berisi data-data si penerima bantuan yang dikirim oleh Pos Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai akan langsung diberikan secara Cash dengan mendatangi kantor Pos Indonesia atau pihak Pos Indonesia mendatangi si penerima bantuan sesuai dengan surat undangan yang dikirim oleh Pos Indonesia.
“Yang kami harapkan PT.Pos Indonesia(Persero) yang dimana kami merupakan salah satu mitra pemerintah dalam mendistribusikan bantuan oleh pemerintah pusat, jadi kami bekerja sebaik mungkin agar dana bantuan sampai dengan amanah sesuai dengan by-name dan by-address dan semoga dapat membantu ekonomi warga dalam pandemi yang cukup sulit ini,” tambahnya.[dls]
