Nukilan.id – PNS Myanmar melakukan mogok massal kerja sebagai bentuk protes terhadap kudeta militer. Mereka turun ke jalan bersama-sama, menunjukkan penolakan bekerja untuk junta militer.
Sebagai bentuk kontribusinya terhadap gerakan pembangkangan sipil, para PNS menggagalkan para jenderal berkuasa dengan melumpuhkan birokrasi.
“Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Tapi jika kita pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal,” kata Thida, seorang dosen universitas negeri, yang meminta namanya disamarkan, Senin (22/2).
Tiga pekan sejak kudeta, Thida menolak mengajar di kelas online-nya. Dia bergabung dengan mogok nasional yang dimulai oleh petugas medis.
| Menurut laporan CNN Indonesia, dari ibu kota hingga pelabuhan tepi laut, penghentian pekerjaan di sektor swasta membuat kantor-kantor dan pabrik kosong serta memaksa banyak cabang bank tutup. |
Namun, peningkatan jumlah pegawai negeri dalam perlawananlah yang membuat junta militer terguncang.
Tanpa para PNS, pemerintah tidak dapat memungut pajak, mengirim tagihan listrik, menguji populasi untuk Covid-19, atau hanya menjaga agar negara tetap berjalan.
Meski sudah banyak yang turun dalam aksi pemogokan, belum diketahui jumlah pasti para pekerja dari sekitar satu juta pekerja sektor publik yang berpartisipasi.
Satu survei Crowdsourced menemukan, anggota dari 24 kementerian Myanmar kini terlibat dalam pemogokan massal. Sementara pelapor khusus PBB untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri memutuskan mogok.
