NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah masih membutuhkan proses adaptasi, terutama dalam menyesuaikan selera menu dengan preferensi siswa serta menentukan skala cakupan penerima manfaat.
Penyesuaian tersebut dinilai penting agar program tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga dapat diterima dan berjalan efektif di lingkungan sekolah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan awal penelitian mengenai model adaptif implementasi MBG yang dilakukan akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Prof. Agussabti yang merupakan Guru Besar USK sekaligus akademisi di bidang sosial ekonomi pertanian mengatakan, penelitian tersebut bertujuan memetakan kondisi pelaksanaan MBG, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi optimalisasi program, serta melihat hubungan implementasi MBG dengan ketahanan masyarakat dan keluarga.
Menurutnya, secara umum pelaksanaan MBG di lapangan telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Namun, persoalan yang cukup menonjol justru ditemukan pada tingkat konsumsi makanan oleh siswa.
“Kalau kita lihat dari sisi implementasi, hampir semuanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Persoalan yang paling besar justru pada makanan yang diberikan, karena tidak semuanya dikonsumsi oleh sasaran, yaitu anak sekolah,” kata Prof. Agussabti.
Penelitian mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dilakukan oleh tim peneliti Universitas Syiah Kuala (USK) dengan dukungan pendanaan dari Program Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala Berdampak (PUU-B). Program hibah ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan sivitas akademika.
Ia menjelaskan, berdasarkan temuan sementara di lapangan, tingkat konsumsi makanan siswa berbeda-beda. Pada kelompok siswa tertentu, makanan yang diberikan dapat tersisa sekitar 20 hingga 50 persen, terutama ketika menu yang disajikan tidak sesuai dengan selera mereka.
Persoalan tersebut, kata dia, berkaitan dengan keberagaman latar belakang keluarga dan kebiasaan makanan siswa. Dalam satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jumlah penerima manfaat dapat mencapai sekitar 2.500 hingga lebih dari 3.000 siswa sehingga menyeragamkan selera menjadi tantangan tersendiri.
“Bagaimana menyeragamkan selera orang, padahal mereka berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Itu yang menjadi persoalan. Menu dan selera ternyata sangat menentukan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ketika menu yang disajikan sesuai dengan selera siswa, makanan cenderung habis. Sebaliknya, ketika menu tertentu kurang disukai, sebagian makanan dikembalikan dan tidak dikonsumsi.
Perbedaan tingkat konsumsi juga terlihat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Prof. Agussabti menyebut siswa dari keluarga menengah ke bawah cenderung lebih merasakan manfaat MBG karena makanan yang diberikan menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan makan mereka.
“Kalau anak-anak dari keluarga miskin, makanan itu habis. Mereka merasa sangat bermanfaat karena mendapatkan makanan yang bergizi. Sementara pada anak-anak dari kelompok menengah, rata-rata ada yang hanya mengonsumsi sekitar 40 sampai 50 persen,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa model pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan aspek adaptasi, khususnya dalam menentukan menu yang sesuai dengan karakteristik penerima manfaat.
Saat ini, pemberian MBG dilakukan dengan beberapa kategori porsi. Untuk porsi Rp13.000 ditujukan bagi siswa tingkat sekolah dasar hingga kelas 3 SD, sedangkan porsi Rp15.000 diperuntukkan bagi siswa kelas 4 SD hingga SMA. Dari nilai tersebut terdapat bagian untuk kebutuhan operasional pengelola, sementara sisanya digunakan untuk penyediaan makanan.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan dalam penelitian, Prof. Agussabti melihat skala sekolah dapat menjadi salah satu alternatif dalam membangun model MBG yang lebih adaptif.
Menurutnya, model berbasis rumah tangga memiliki tantangan dalam memastikan makanan benar-benar digunakan untuk kebutuhan gizi anak. Sementara jika pemberian dilakukan dalam skala terlalu besar, penyesuaian menu dengan selera siswa menjadi lebih sulit.
“Yang paling efektif kemungkinan pada skala sekolah. Kalau skala rumah tangga, kita tidak bisa mengontrol apakah makanan itu benar-benar digunakan untuk kepentingan gizi anak. Kalau terlalu besar, seleranya juga sulit diseragamkan,” jelasnya.
Namun, penerapan model berbasis sekolah juga menghadapi persoalan pembiayaan. Sekolah belum tentu memiliki kemampuan untuk menanggung biaya terlebih dahulu apabila mekanisme pembayaran pemerintah dilakukan melalui sistem penggantian atau reimbursement.
Karena itu, ia mengusulkan model adaptif yang tetap menempatkan SPPG sebagai pengelola utama, tetapi melibatkan perwakilan dari masing-masing sekolah dalam proses penyesuaian menu.
“Modelnya tetap seperti sekarang, di bawah SPPG. Tetapi perlu ada wakil dari masing-masing sekolah yang menjadi jembatan. Dengan begitu, SPPG tetap mengelola makanan, tetapi sekolah dapat menyampaikan kondisi dan selera siswanya,” katanya.
Dengan jumlah siswa yang lebih terbatas di tingkat sekolah, penyesuaian menu dinilai lebih memungkinkan dilakukan dibandingkan apabila seluruh kebutuhan siswa dalam satu wilayah harus diseragamkan dalam satu SPPG.
Selain persoalan menu, penelitian tersebut juga menyoroti pengelolaan sisa makanan atau limbah dari pelaksanaan MBG.
Prof. Agussabti mengatakan, limbah makanan yang dihasilkan dari program tersebut perlu dipikirkan agar tidak berhenti sebagai sampah. Menurutnya, sisa makanan dapat diarahkan menjadi produk turunan atau by-product yang memiliki nilai ekonomi.
“Limbah ini perlu dipikirkan bagaimana bisa diolah sebelum menjadi pakan. Sekarang limbah sebagian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi belum diarahkan menjadi kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Ia melihat terdapat peluang membangun kemitraan dengan pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang peternakan dan pengolahan limbah. Sisa makanan dapat diteliti dan diolah sesuai standar menjadi pakan ternak, kompos, maupun produk lain yang memiliki nilai tambah.
“Harapannya ada UMKM di masyarakat yang menghasilkan by-product dari limbah tersebut untuk menghasilkan produk baru, seperti pakan ternak, kompos dan sebagainya,” katanya.
Menurut Prof. Agussabti, pengelolaan limbah secara produktif tidak hanya dapat mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar pelaksanaan program MBG.
Penelitian tersebut juga diarahkan untuk melihat sejauh mana MBG dapat berkontribusi terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat. Bagi keluarga menengah ke bawah, program tersebut dinilai dapat memberikan manfaat langsung karena membantu memenuhi kebutuhan makanan anak.
“Kalau keluarganya menengah ke bawah, terasa bahwa MBG ini memberikan makanan yang lebih baik dan anak-anak masih mau makan. Ini menjadi salah satu kontribusi terhadap ketahanan keluarga,” pungkasnya. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
