NUKILAN.id | Banda Aceh – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lama menjadi aktor utama dalam pemandangan politik Indonesia pasca reformasi. Namun, fokus penelitian terbaru dari Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, mencermati eksistensi PKS di tingkat lokal Aceh pasca konflik, memberikan gambaran yang menarik.
Dalam wawancara eksklusif dengan Aryos Nivada, Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala yang fokus pada analisis politik lokal, terungkap bahwa PKS Aceh telah menjaga basis konsistennya tanpa merambah ke dapil lain.
Analisis dilakukan dengan memeriksa perjalanan PKS Aceh dalam empat pemilihan umum terakhir, yakni pada tahun 2009, 2014, 2019, dan yang paling baru, 2024. Dalam setiap pemilu tersebut, PKS Aceh terus berusaha mempertahankan basisnya meskipun dihadapkan pada dinamika politik yang kompleks.
“PKS Aceh hanya mampu terbukti berhasil menjaga basis konsistuen lamanya tanpa mengepak sayap ekspansi ke dapil lain,” ujarnya.
Aryos mengatakan, data menunjukkan bahwa PKS Aceh mampu menjaga basisnya terutama di Dapil 1 yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang. Selain itu, Dapil 10 juga tetap menjadi wilayah yang kokoh bagi partai ini, mencakup Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Simeulue. Meskipun terjadi pergantian kader, PKS Aceh tetap mampu mempertahankan pengaruhnya di kedua dapil tersebut.
“PKS Aceh mampu bertarung menunjukkan taring di tiga kali Pemilu di dapil-dapil tersebut,” tambahnya.
Namun demikian, Pendiri Jaringan Survey Inisiatif tersebut juga menyoroti bahwa PKS Aceh belum mampu meraih suara pemilih di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih yang besar. Seperti Dapil 5 yang mengalami pasang surut seiring waktu, dan Dapil 7 yang pada pemilu terakhir kehilangan kursi yang sebelumnya berhasil direbut.
“PKS Aceh terkotak di luar basis pemilih yang dominan,” katanya.
Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa PKS Aceh telah berhasil menjaga basis konsistennya, meskipun belum berhasil melakukan ekspansi ke dapil lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menjadi salah satu kekuatan politik utama di Aceh, PKS Aceh masih memiliki tantangan dalam meraih suara di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih yang besar.
Sementara itu, terkait dengan identitas keagamaan, Aryos menyatakan bahwa PKS Aceh mampu membentuk identitas keagamaannya, meskipun tetap dihadapkan pada kritik dan kontroversi. Tidak hanya itu, partai ini juga mampu bersinergi dengan partai lokal lainnya, menambah warna dalam khasanah politik Aceh.
“PKS Aceh mampu bersinergi dan berharmoni dengan keberadaan partai lokal lainnya dalam mewarnai khasanah politik di bumi serambi Mekah ini,” ungkapnya.
Dengan demikian, PKS Aceh tetap menjadi kekuatan politik yang relevan dalam dinamika politik lokal Aceh, menunjukkan bahwa sistem kepartaian yang kuat dan kaderisasi yang efektif dapat menjadi faktor kunci dalam mempertahankan stabilitas partai dalam jangka panjang.
Reporter: Akil Rahmatillah
