NUKILAN.id | Banda Aceh – Pj Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, A.Md, menandatangani nota kesepakatan bersama mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa malam (17/9/2024), pukul 21.40 WIB.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menyelesaikan pembahasan intensif terhadap rancangan KUA-PPAS. Rancangan ini nantinya akan menjadi acuan penting dalam penyusunan Rancangan Qanun APBA 2025.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Safrizal menyampaikan bahwa pendapatan Aceh pada tahun 2025 direncanakan mencapai Rp10,8 triliun, dengan alokasi belanja sebesar Rp11 triliun lebih. Selain itu, terdapat pembiayaan netto sebesar Rp209,8 miliar.
“Anggaran ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di Aceh dan mendorong pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Safrizal.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRA, unsur Forkopimda Aceh, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Kesepakatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan APBA 2025, yang menjadi landasan pembangunan Aceh pada tahun mendatang.
Selain soal besaran anggaran, sejumlah prioritas pembangunan di Aceh juga disorot dalam rancangan KUA-PPAS ini, termasuk peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan disepakatinya rancangan ini, Pemerintah Aceh optimistis dapat menjalankan program-program prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah. “Semoga anggaran ini dapat kita manfaatkan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Safrizal menutup pernyataannya.
Editor: Akil
