NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Usulan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sektor Pangan di Aceh mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Mujiburrahmad, menilai rencana tersebut perlu ditopang oleh kebijakan komprehensif agar tidak hanya menjadi proyek formalitas semata.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRA dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH, mendorong Pemerintah Aceh segera merealisasikan pendirian BUMD yang fokus pada sektor pangan. Ia menilai, kehadiran lembaga usaha milik daerah di bidang ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Mujiburrahmad menekankan bahwa inisiatif pendirian BUMA sektor pangan merupakan langkah strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan yang komprehensif agar bisa berjalan optimal dan berdampak nyata terhadap penguatan ketahanan pangan dan perekonomian Aceh.
“Di antaranya adalah pemberian insentif kepada petani berupa subsidi produksi dan jaminan harga minimum,” kata Mujiburrahmad kepada Nukilan.id, Sabtu (17/5/2025).
Menurutnya, insentif produksi tidak akan cukup tanpa pembenahan menyeluruh pada sistem distribusi pangan. Ketidakefisienan logistik selama ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga dan lemahnya daya saing produk pertanian lokal.
“Pemerintah juga perlu membenahi sistem distribusi pangan melalui kebijakan logistik yang efisien dan menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi di sektor agroindustri agar iklim investasi di bidang pangan lebih terbuka dan menarik minat pelaku usaha.
“Selain itu, regulasi di bidang agroindustri harus direformasi agar lebih ramah investasi,” tambahnya.
Tidak kalah penting, sambung Mujiburrahmad, adalah penguatan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi motor penggerak BUMD pangan nantinya. Tanpa SDM yang andal, keberadaan badan usaha tersebut dikhawatirkan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
“Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian juga sangat penting, agar pengelolaan BUMA Pangan dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Aceh,” tuturnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh tidak hanya fokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga merancang ekosistem kebijakan yang mendukung secara menyeluruh—mulai dari hulu produksi, pengolahan, hingga distribusi pangan.
Usulan pendirian BUMA sektor pangan ini dinilai menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh untuk berperan lebih aktif dalam membangun sistem pangan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (XRQ)
Reporter: AKil
