Nukilan.id – Dalam upaya mempromosikan dan memperkuat demokrasi, Intersession Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) 2023 mengadakan pertemuan penting yang membahas tentang pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dalam pemulihan demokrasi.
Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan sejumlah Civil Society Organization (CSO) dan media, yakni Dewan Pers Republik Indonesia, Institute for Peace and Democracy (IPD), Friedrich Ebert Stiftung (FES), Westminster Foundation for Democracy (WFD), Asia Democracy Network (ADN), dan Asia Democracy Research Network (ADRN).
Baca Juga: Indonesia Kawal Capaian Tiga Pilar Utama Keketuaan ASEAN 2023
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menekankan betapa pemilihan umum merupakan elemen penting dalam mengekspresikan komitmen terhadap diri sendiri, sesama, negara, dan dunia. Hal ini menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi di berbagai negara.
“Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari insan media dan masyarakat madani dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, seperti Timor Leste, Thailand, Australia, Jerman, dan Sri Lanka,” kata dia.
Para peserta membahas pentingnya penyelenggaraan pemilu sebagai langkah pemulihan bagi demokrasi yang telah dihadapkan pada berbagai tantangan selama masa pandemi global.
Tahun 2023 dan 2024 menjadi tahun krusial bagi kawasan Asia, di mana sejumlah pemilu di negara-negara seperti Thailand, Singapura, Kamboja, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan India akan diselenggarakan. Oleh karena itu, topik mengenai upaya penguatan pemilu untuk memulihkan demokrasi menjadi perhatian utama dalam forum ini.
Dr. Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, dalam sambutannya menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang memungkinkan negara untuk menjamin hak-hak fundamental warga negaranya.
Resident Director Friedrich Ebert Stiftung (FES), Brigitte Juchems, menyoroti beberapa hal penting untuk menciptakan pemilu yang sehat, seperti pentingnya pendidikan sipil dan politik bagi masyarakat, keseimbangan gender dalam partisipasi politik, serta kebebasan media yang harus dijaga dengan baik.
“Pada fórum ini, para peserta aktif membahas upaya penguatan pemilu untuk memulihkan demokrasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi di berbagai negara. Beberapa ide yang diusulkan mencakup perlunya meningkatkan pendidikan politik di masyarakat, memberdayakan generasi muda dan wanita untuk mendorong perubahan melalui Pemilu, serta meningkatkan peran masyarakat madani dan media yang independen dalam pemilu,” tambahnya.
BCSMF juga merupakan bagian integral dari Bali Democracy Forum (BDF), yang bertujuan untuk mendialogkan nilai-nilai demokrasi antara negara-negara dan meningkatkan rasa saling percaya dan menghargai di antara bangsa-bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta juga membahas upaya meningkatkan profil dan penjajakan kerja sama dengan forum-forum demokrasi di kawasan.
Acara ini menegaskan pentingnya pemilu sebagai landasan utama bagi demokrasi yang kuat dan sehat. Diharapkan hasil dari pertemuan ini akan menjadi pijakan bagi negara-negara di kawasan Asia untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dan mampu menjawab tuntutan warganya dalam upaya membangun masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis. []
Baca Juga: Menlu RI Ingatkan Peran ASEAN dalam Tantangan Geopolitik
