NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh mencatat sejarah baru dengan menjadi pengadilan pertama di Indonesia yang melaksanakan uji coba penuh Badilum Learning Center (BLC), platform pembelajaran digital yang digagas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Kegiatan ini berlangsung secara daring dan luring di kantor PT Banda Aceh, Selasa (24/9/2025), serta diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.
“Program BLC sendiri resmi diluncurkan pada Ulang Tahun Mahkamah Agung lalu, namun baru kali ini diuji coba secara penuh,” ujar Junaedi Kamaludin, Kasubdit Mutasi Panitera & Jurusita dalam sambutannya.
Sebelumnya, penerapan BLC masih terbatas pada beberapa wilayah, khususnya untuk bimtek materi Restorative Justice (RJ), Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), serta Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Menurut Junaedi, BLC merupakan bagian dari 15 program prioritas Badilum yang menjadi pijakan arah pengembangan peradilan umum. Program ini mencakup Smart TPM, Ganispedia, Inspira, Uji Kompetensi (Ukom), e-Eksaminasi, Perisai, SAQ, hingga digitalisasi Dandapala.
“Dengan anggaran yang minimal, BLC dirancang untuk tetap menjaga kualitas. Kita masih menggunakan metode blended learning, namun ke depan diharapkan seluruhnya bisa online. PT Banda Aceh menjadi pelopor uji coba penuh, dan hasilnya akan menjadi tolok ukur nasional,” terang Junaedi.
Dalam sosialisasi yang dipandu oleh Luthfan Hadi Darus, peserta diperkenalkan cara mengakses BLC melalui blc.mahkamahagung.go.id. Peserta diarahkan mulai dari proses login hingga mengikuti materi bimtek, seperti percepatan penyelesaian perkara, kode etik jurusita, dan eksekusi. Sertifikat elektronik yang diperoleh nantinya langsung terhubung dengan data BIS Ditjen Badilum.
“Bimtek di BLC dapat diikuti secara fleksibel sesuai kesibukan peserta. Setelah selesai, peserta langsung bisa mengunduh sertifikat dan melihat peringkatnya,” ungkap Luthfan.
Melalui uji coba perdana ini, Badilum berharap BLC segera dapat diterapkan secara daring di seluruh pengadilan negeri. Dengan begitu, meski anggaran terbatas, peningkatan kualitas aparatur peradilan tetap bisa dilakukan secara optimal dari masing-masing satuan kerja.
Editor: AKil
