NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam menyikapi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang, masyarakat Aceh semakin lantang menyuarakan kebutuhan akan sosok gubernur yang mengedepankan kemandirian daerah. Hal ini berdasarkan temuan dari Nukilan.id setelah melakukan perbincangan dengan beberapa warga di warung kopi seputaran Kota Banda Aceh pada Jumat (10/5/2024).
Dalam pandangan mereka, gubernur yang akan memimpin Aceh ke depan tidak perlu memiliki kedekatan yang kuat dengan pemerintah pusat. Bahkan, semakin independen dari pusat, dianggap akan semakin memudahkan rakyat Aceh untuk membedakan apakah gubernur tersebut benar-benar mewakili kepentingan rakyat, atau hanya berpihak pada kepentingan pusat.
Menurut sebagian besar masyarakat, sosok gubernur yang dibutuhkan saat ini adalah seseorang yang berani dan tegas dalam menjalankan cita-cita Aceh untuk memiliki pemerintahan yang lebih otonom. Hal ini merujuk pada aspirasi para perunding Aceh saat mengadakan perundingan dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, di mana Aceh diharapkan dapat memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian integral dari Indonesia.
“Saat ini, Aceh seakan-akan tidak memiliki peradaban. Aceh hanya dijadikan objek dari kepentingan politik lain,” ungkap salah seorang waraga Aceh yang enggan disebutkan namanya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, konsep kemandirian tersebut semakin jauh dari pemahaman orang-orang di Aceh karena minimnya upaya dari pemerintahan daerah untuk mewujudkannya. Penundaan Pilkada di Aceh dinilai sebagai salah satu cara pusat untuk melemahkan daerah ini dan menjauhkannya dari cita-cita kemandirian yang telah disepakati.
“Masyarakat Aceh dipaksa untuk membangun daerah secara mandiri, namun pada kenyataannya, Aceh hanya menjadi objek,” tambahnya.
Kritik juga dilontarkan terhadap pemahaman pemerintah pusat yang secara tidak langsung merendahkan peradaban Aceh.
“Pejabat Jakarta seringkali datang dengan pemahaman bahwa Aceh perlu ‘diberi pengetahuan tentang peradaban’, padahal Aceh memiliki peradaban yang jauh lebih tua,” ujar warga lainnya.
Dalam menghadapi Pilkada mendatang, publik Aceh mendesak agar calon gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kemandirian daerah, dengan tetap mengakui bahwa Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia.
“Aceh membutuhkan pemimpin yang berani mengatakan bahwa daerah ini akan tetap menjadi bagian Indonesia dengan menjalankan otoritas sendiri, sesuai dengan apa yang disepakati dalam Perjanjian Damai Helsinki,” tegasnya lagi.
Dengan demikian, harapan masyarakat Aceh terhadap sosok gubernur ke depan adalah sosok yang dapat membawa Aceh menuju kemandirian yang sesungguhnya, menjadikan daerah ini lebih kuat dan mandiri tanpa meninggalkan pangkuan Indonesia.
Reporter: Akil Rahmatillah
