NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan komitmen untuk menyalurkan bonus bagi atlet asal Aceh yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, menyebutkan bonus tersebut sudah diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025 dan kini menunggu pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
“Insya Allah dalam waktu dekat akan segera cair. Mohon doanya. Sesuai komitmen bersama, bonus para atlet pasti dibayar sesuai yang telah dijanjikan pemerintah,” ujar Ampon Man di Banda Aceh, Sabtu (13/9/2025).
Ia menjelaskan, sebelumnya bonus atlet PON sempat tidak terakomodasi dalam APBA saat Aceh dipimpin oleh Pj. Gubernur Safrizal. Namun, setelah Muzakir Manaf dan Fadhlullah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, usulan tersebut kembali dimasukkan dalam APBA-P 2025.
“Itu bentuk komitmen Pemerintah Aceh saat ini untuk menepati janji kepada atlet yang telah mengharumkan nama daerah,” tegasnya.
Adapun anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Aceh untuk bonus atlet PON dan Peparnas, termasuk pelatih, mencapai lebih dari Rp72 miliar. Jumlah bonus ditentukan berdasarkan capaian medali, mulai Rp300 juta untuk emas perorangan, Rp350 juta untuk beregu kecil, hingga Rp1 miliar untuk beregu besar.
Menurut Ampon Man, pemenuhan hak atlet berprestasi bukanlah janji pribadi atau lembaga tertentu seperti Panitia PON, KONI Aceh, maupun Dispora Aceh. Hal itu merupakan komitmen Pemerintah Aceh melalui mekanisme APBA, baik murni maupun perubahan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, ia menambahkan, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini juga tengah fokus mengawal sejumlah agenda strategis. Mulai dari percepatan realisasi APBA, penetapan RPJMA 2025–2029 dan RKPA 2026, hingga mendorong revisi UUPA di DPR RI untuk memperkuat kewenangan Aceh dan menjamin keberlanjutan perdamaian sesuai MoU Helsinki.
Ampon Man menegaskan, perhatian Pemerintah Aceh tidak hanya terbatas pada olahraga, melainkan juga pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta pembenahan birokrasi. Semua langkah tersebut, katanya, merupakan satu kesatuan menuju Aceh yang lebih maju, damai, sejahtera, dan bermartabat.
Editor: Akil
