Nukilan.id – Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Mawardi mengatakan, perkiraan kasar dana yang dibutuhkan Pemerintah Aceh dalam menangani masalah banjir sebesar Rp10 Triliun.
“Karena kita sudah melakukan deteksi ketika ada banjir secara menyeluruh di wilayah Aceh,” kata Mawardi di sela rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di ruang serbaguna DPRA kepada Nukilan.id, Rabu (12/1/2022).
Selain itu, kata dia, Pemerintah Aceh secara bertahap sudah melakukan penanganan masalah banjir.
Baca juga: Soal Banjir, Wakil Ketua DPRA: Kabupaten Kota Jangan Melulu Salahkan Pemerintah Aceh
“Jadi dengan dana yang begitu besar kita tidak bisa berkonsentrasi hanya pada satu tempat saja, karena kita juga punya DPRA yang memiliki daerah pemilihan masing-masing, dan juga membutuhkan dana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakatnya,” ungkap Mawardi.
Lebih lanjut, kata Mawardi, secara teknis kita tidak memiliki kendala, yang penting kita mempunyai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendeteksi dari hulu ke hilir seluruh wilayah sungai, agar ada data hidrologi dari curah hujan terkait berapa besar volume air sungai, baik kecapatan, aliran dan kapasitasnya.
“Sehingga jelas apa yang dibutuhkan untuk menanganinya, baik itu dengan membangun tanggul ataupun reduksi dengan cara-cara interkoneksi saluran buangan. Jadi kita tidak ada kendala, kita hanya butuh anggaran besar untuk menangani hal itu” ujarnya.
Baca juga: Yusrizal: Dinsos Aceh Sudah Berikan Respon Berlapis-Lapis Tangani Banjir
Kemudian, kata Mawardi, secara teknis untuk 2 atau 3 tahun kedepan kemungkinan kita masih menghadapi persoalan yang sama, karena kita belum ada upaya sistematis untuk penyelesaiannya. Jadi kita harus meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan membawa dokumen konkrit terkait banjir tersebut agar bisa segera teratasi.
“Makanya rapat koordinasi hari ini bertujuan untuk mencari kesepakatan tersebut antara Pemerintah Aceh dengan DPRA,” tutupnya..
Reporter: Hadiansyah
