NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Musim kemarau yang telah berlangsung lebih dari dua bulan di Provinsi Aceh berdampak serius terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Ribuan hektare sawah di berbagai kabupaten kini terancam puso atau gagal panen karena minimnya pasokan air.
Laporan Metrotvnews.com menyebutkan bahwa daerah yang paling terdampak di antaranya adalah Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Selatan. Di wilayah tersebut, cuaca panas ekstrem yang terus berlanjut disertai krisis air telah memperburuk pertumbuhan tanaman padi, terutama yang baru berusia antara satu pekan hingga dua bulan.
Kondisi ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga dapat menggagalkan target swasembada pangan yang sedang digencarkan pemerintah.
Menanggapi situasi ini, Nukilan.id pada Jumat (5/7/2025) menghubungi Mujiburrahmad, dosen Agroteknologi dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), untuk meminta pandangannya terkait langkah konkret yang seharusnya diambil pemerintah dalam merespons kekeringan yang berkepanjangan ini.
Menurut Mujiburrahmad, respons cepat pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar petani terhadap air.
“Pemerintah perlu segera melakukan pendistribusian bantuan air, baik melalui mobil tangki maupun pembangunan sumur dangkal dan embung darurat,” kata Mujiburrahmad.
Ia menambahkan bahwa bantuan tidak boleh berhenti pada aspek pasokan air semata. Petani, kata dia, juga membutuhkan dukungan lain yang lebih komprehensif agar mampu bertahan di tengah tekanan cuaca ekstrem.
“Selain itu, subsidi pompa air, penyediaan benih tahan kekeringan, dan pendampingan teknis kepada petani sangat penting,” ujarnya.
Lebih jauh, Mujiburrahmad mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas darurat yang terdiri dari para tenaga teknis, penyuluh, dan relawan lokal. Menurutnya, kehadiran tim khusus ini akan mempercepat respons di lapangan dan membantu petani dalam mengambil langkah adaptif.
“Pemerintah juga bisa memfasilitasi pembentukan brigade pertanian darurat kekeringan yang terdiri dari penyuluh, teknisi, dan relawan lokal untuk merespons secara cepat,” jelasnya.
Selain upaya tanggap darurat, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem mitigasi jangka panjang. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan data iklim yang akurat sebagai basis pengambilan keputusan di sektor pertanian.
“Di sisi lain, penguatan early warning system berbasis BMKG dan digitalisasi data lahan akan membantu pengambilan keputusan berbasis risiko,” tuturnya.
Dengan kombinasi strategi jangka pendek dan jangka panjang, Mujiburrahmad berharap pemerintah tidak hanya mampu menyelamatkan musim tanam kali ini, tetapi juga membangun ketahanan pertanian yang lebih tangguh ke depan. (XRQ)
Reporter: Akil
