Beranda blog Halaman 676

MIN 16 Aceh Barat Raih Penghargaan LPJ Terbaik III

Penulis
Redaksi
-
0
MIN 16 Aceh Barat Raih Penghargaan LPJ Terbaik III. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Meulaboh – Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 16 Aceh Barat mencatat prestasi membanggakan dengan meraih peringkat Terbaik III dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI). Penghargaan ini diberikan dalam acara penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tahun 2024, yang digelar pada Rabu (12/2/2025).

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata transparansi dan akuntabilitas MIN 16 Aceh Barat dalam mengelola laporan keuangan madrasah. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Aceh Barat, H. Abrar Zym, secara langsung menyerahkan penghargaan ini kepada Kepala MIN 16 Aceh Barat, M. Lidan.

Sebagai pemimpin yang baru menjabat selama 10 bulan, pencapaian ini menjadi catatan tersendiri bagi M. Lidan dalam meningkatkan tata kelola administrasi madrasah. Tidak hanya sukses dalam penyusunan LPJ, madrasah ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam bidang akademik.

“Alhamdulillah, untuk laporan keuangan MIN 16 Aceh Barat tahun 2024, kita berhasil meraih peringkat Terbaik III. Tahun 2025 nanti, kita akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan peringkat Terbaik I,” ujar M. Lidan dikutip dari RRI, Sabtu (15/2/2025).

Prestasi MIN 16 Aceh Barat tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi juga dalam kompetisi akademik. Siswa-siswinya terus menorehkan prestasi gemilang dalam berbagai perlombaan di tingkat madrasah. “Tahun ini, siswa kita banyak meraih prestasi, baik dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh MTs HBS maupun di MTs Model,” lanjut M. Lidan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tenaga pendidik dan staf administrasi yang telah berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan madrasah. “Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi MIN 16 Aceh Barat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan serta tata kelola madrasah di masa mendatang,” katanya.

Ke depan, MIN 16 Aceh Barat menargetkan peningkatan dalam berbagai aspek, baik akademik maupun administrasi, agar bisa meraih pencapaian lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya.

Editor: Akil

DPRK Banda Aceh Optimistis Illiza-Afdhal Mampu Bawa Perubahan

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar. (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menaruh harapan besar kepada pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah, yang baru saja dilantik untuk periode 2025-2030. Dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan yang dipimpin Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Rabu (12/2/2025), optimisme terhadap kepemimpinan baru ini menjadi sorotan utama.

Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan Illiza-Afdhal untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi kota ini. Salah satu persoalan krusial adalah kondisi keuangan daerah yang sedang dalam situasi sulit.

“Bu Illiza kembali memimpin kota di saat kondisi keuangan pemko sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami yakin bahwa Illiza-Afdhal bisa mengambil langkah dan strategi yang tepat disertai adanya road map yang jelas agar keuangan pemko bisa kembali menjadi sehat dan mandiri. Karena kita sudah punya success story menuntaskan utang Pemko Banda Aceh pada 2023,” ujar Farid.

Farid, yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam penegakan syariat Islam. Menurutnya, masyarakat memiliki harapan besar agar Illiza kembali membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh.

“Saat saya bertemu para jamaah di masjid, berdiskusi dengan para tokoh masyarakat di berbagai forum, serta ketemu warga di warkop, mereka optimis penegakan Syariat Islam akan lebih baik. Mereka menaruh harapan besar agar Bunda Illiza langsung yang memimpin upaya penegakan syariat seperti dulu saat beliau menjadi Wali Kota,” tambahnya.

Selain itu, tantangan lain yang menanti kepemimpinan Illiza-Afdhal adalah penataan kota dan peningkatan layanan publik. Masalah seperti perparkiran yang semrawut, pelayanan persampahan, penataan permukiman, serta distribusi air bersih menjadi agenda prioritas yang harus segera ditangani.

Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Banda Aceh yang telah menembus angka 500 kasus juga menjadi perhatian serius. Farid mengingatkan pentingnya langkah konkret dan strategi terpadu untuk mengatasi masalah ini.

“Meningkatnya kasus HIV/AIDS yang sudah tembus 500 kasus harus mendapatkan perhatian khusus dan serius. Perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan lintas instansi, meski leading sectornya ada pada Dinas Kesehatan kota. Dulu saat merebaknya kasus LGBT pada tahun 2016, Bunda Illiza sebagai Wali Kota berhasil menekan peningkatan kasus setelah membentuk Tim Terpadu Penanggulangan LGBT,” jelasnya.

Farid juga menekankan perlunya reformasi birokrasi agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara efektif untuk mewujudkan visi-misi Illiza-Afdhal. Menurutnya, pengalaman dan jaringan luas Illiza akan menjadi modal kuat dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya.

“Di tengah kondisi Banda Aceh dengan sumber daya dan anggaran yang sangat terbatas, saya yakin dengan pengalaman serta jaringan dan koneksi luas yang dimiliki Bu Illiza, apalagi jika didukung tim kerja yang kuat, maka berbagai persoalan bisa diselesaikan secara bertahap. Ditambah lagi beliau memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah atasan, baik provinsi maupun pemerintah pusat,” kata Farid.

Sebagai penutup, Farid berharap terjalinnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga sinergi dan kolaborasi dapat terus diperkuat demi kemajuan Banda Aceh.

Editor: AKil

Bangun Kekompakan Menuju Kesuksesan, Sekretariat DPRA Gelar Family Gathering di Pantai Riting

Penulis
Redaksi
-
0
Bangun Kekompakan Menuju Kesuksesan, Sekretariat DPRA Gelar Family Gathering di Pantai Riting. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Jantho – Dalam semangat mempererat kebersamaan dan kekompakan, Pimpinan dan Anggota DPRA bersama seluruh karyawan dan karyawati Sekretariat DPRA menggelar kegiatan family gathering di Pantai Riting, Aceh Besar, Minggu (16/2/2025).

Mengusung tema “Kebersamaan dan kekompakan menuju kesuksesan yang lebih baik”, kegiatan ini diikuti oleh seluruh keluarga besar Sekretariat DPRA, termasuk anggota keluarga para pegawai.

Beragam permainan tim yang seru dan menyenangkan mewarnai kegiatan ini. Suasana tampak meriah dengan gelak tawa dan sorak sorai peserta yang antusias mengikuti setiap lomba, mulai dari tarik tambang hingga balap karung berpasangan.

Kegiatan dikemas dengan nuansa kekeluargaan yang hangat. Tidak hanya sebagai ajang bersenang-senang, tetapi juga sebagai ruang untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan sinergi antarpegawai di lingkungan Sekretariat DPRA.

Salah satu peserta, Anita, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat. “Kami merasa lebih dekat satu sama lain. Biasanya sibuk dengan pekerjaan, tapi hari ini bisa bercengkerama seperti keluarga besar,” katanya.

Dengan semangat kebersamaan yang ditonjolkan, kegiatan family gathering ini diharapkan dapat membawa energi positif ke lingkungan kerja, serta menjadi fondasi dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Editor: Akil

Qurratul Aina, Pemuda Aceh Raih Best Delegate di International Youth Academy Malaysia

Penulis
Redaksi
-
0
Qurratul Aina, Pemuda Aceh Raih Best Delegate di International Youth Academy Malaysia. (Foto: Pikiran Rakyat)

NUKILAN.id | Kuala Lumpur – Nama Qurratul Aina kembali mengukir prestasi di kancah internasional. Lulusan Universitas Almuslim yang juga Mahasiswa Berprestasi Aceh 2024 ini berhasil meraih penghargaan Best Delegate dalam ajang International Youth Academy (IYA) Chapter Malaysia yang berlangsung pada 11-14 Februari 2025.

Ajang bergengsi ini mempertemukan pemuda-pemuda potensial dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Uzbekistan, dalam sebuah program intensif yang mencakup presentasi proyek, diskusi kelompok, kunjungan universitas, hingga pertunjukan budaya. Dengan kepemimpinan yang kuat, pemikiran kritis, dan kemampuan diplomasi yang mumpuni, Qurratul Aina berhasil mencuri perhatian dan meraih penghargaan prestisius tersebut.

Bagi Aina, pencapaian ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam mendorong peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

“Keberhasilan ini bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi lebih banyak anak muda agar percaya diri dalam bersuara, berinovasi, dan berkontribusi bagi negeri,” ujar Aina.

Aktivis Aceh Wetland, Pejuang Kelestarian Lahan Basah

Tak hanya berprestasi dalam akademik dan kepemimpinan, Qurratul Aina juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dalam bidang lingkungan. Ia aktif dalam Aceh Wetland, sebuah gerakan konservasi yang berfokus pada perlindungan lahan basah di Aceh.

Sebagai putri daerah, Aina memahami betul pentingnya lahan basah sebagai benteng alami terhadap perubahan iklim, habitat bagi keanekaragaman hayati, serta sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Ia dan timnya di Aceh Wetland aktif dalam berbagai program konservasi, edukasi lingkungan, hingga advokasi kebijakan untuk melindungi ekosistem yang semakin terancam oleh eksploitasi dan perubahan iklim.

“Aceh memiliki kekayaan lahan basah yang luar biasa. Menjaga kelestariannya bukan hanya tanggung jawab kita sebagai warga lokal, tetapi juga bagian dari kontribusi Indonesia untuk dunia,” kata Aina.

Dengan semangat dan kerja kerasnya, Qurratul Aina membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang bisa membawa perubahan. Lewat perjuangannya, ia mengajak lebih banyak pemuda untuk peduli dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan bumi.

Prestasi dan dedikasi Aina menjadi bukti bahwa pemuda Aceh memiliki daya saing global dan mampu menjadi agen perubahan di berbagai bidang. Semoga pencapaiannya menginspirasi lebih banyak anak muda untuk berani melangkah dan berkontribusi di tingkat internasional.

Editor: Akil

Konsorsium Arab Minati Investasi di Aceh, dari Industri CPO hingga Energi

Penulis
Redaksi
-
0
Konsorsium Arab Minati Investasi di Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Subulussalam – Peluang investasi di Aceh semakin terbuka lebar. Konsorsium investor dari Kerajaan Arab Saudi menunjukkan minatnya untuk menanamkan modal di sejumlah sektor strategis di provinsi berjuluk Bumi Serambi Mekkah ini.

Hal ini diungkapkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, setelah bertemu dengan utusan konsorsium Arab Saudi, Prof. Dr. Abdul Karim Bin Abdul Aziz Asishri. Pertemuan tersebut berlangsung usai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam, Sabtu (15/2/2025).

“Alhamdulillah, tadi baru saja saya berbincang dengan Prof. Abdul Karim. Beliau menyampaikan ketertarikan konsorsium dari Kerajaan Arab Saudi untuk berinvestasi pada beberapa sektor di Aceh,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Mualem itu mengungkapkan bahwa konsorsium tersebut berminat untuk mendirikan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) dan pabrik minyak goreng. Tak hanya itu, mereka juga ingin berinvestasi di sektor energi listrik serta pertambangan mineral di Aceh.

“Kita tentu sangat menyambut baik ketertarikan konsorsium ini, karena sangat berkaitan erat dengan visi saya, yaitu Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, serta misi untuk melaksanakan kemandirian ekonomi dengan basis sektor unggulan Aceh,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran investor dari luar negeri akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh, terutama dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

“Kita tentu menyambut baik minat investor dari mana saja, karena semakin banyak investasi, maka akan semakin banyak lapangan kerja yang terbuka. Ini tentu sangat berimbas positif pada upaya kita mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Efek berganda investasi di Aceh akan membuka peluang usaha baru yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh juga menawarkan kerja sama di bidang kesehatan, yang menurutnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh.

“Kita menyambut baik dan akan mengkaji serta berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Saya tadi juga menawarkan kerja sama di bidang kesehatan, karena hal ini juga akan sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh,” pungkasnya.

Selain membahas investasi, Prof. Abdul Karim, yang juga merupakan utusan Masjidil Haram serta Guru Besar di Universitas Ummul Qura, Mekkah, mengundang putra-putri Aceh untuk melanjutkan pendidikan di universitas tersebut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah, Plh. Asisten Sekda Aceh bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.

Editor: Akil

Gubernur Aceh Tolak QR Code BBM, Wamen ESDM: Distribusinya Bagaimana?

Penulis
Redaksi
-
0
Wamen ESDM, Yuliot Tanjung. (Foto: SuaraNusantara.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Polemik penggunaan QR Code dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Aceh. Gubernur Aceh yang baru dilantik, Muzakir Manaf, menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem tersebut di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh. Pernyataan ini pun mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mempertanyakan langkah tersebut, mengingat sistem barcode merupakan bagian dari mekanisme distribusi yang telah diterapkan secara nasional.

“Itu nanti distribusinya bagaimana?” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Menurutnya, aturan mengenai pembelian BBM bersubsidi masih mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Saat ini, regulasi tersebut tengah direvisi untuk menyesuaikan mekanisme distribusi yang lebih efektif.

“Ini lagi disiapkan,” ujar Yuliot tanpa merinci lebih lanjut terkait revisi yang sedang dilakukan.

Komitmen Gubernur Aceh

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan kebijakan ini diambil demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Ia menilai, sistem barcode justru menyulitkan warga dalam mendapatkan BBM.

“Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi,” ucapnya dalam sambutan usai pelantikan, Rabu (12/2/2025).

Mualem juga mengklaim bahwa penggunaan QR Code dalam pembelian BBM telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan, ia menyebut ada warga yang ingin membakar SPBU akibat kebijakan tersebut.

“Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” katanya.

Sikap Pertamina

Menanggapi pernyataan gubernur, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyatakan akan tetap berkoordinasi dengan regulator di pemerintah pusat.

“Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat,” ujar Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina, Susanto August Satria, dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Ia menjelaskan, sistem barcode diterapkan sebagai bagian dari Program Subsidi Tepat yang bertujuan memastikan BBM bersubsidi sampai ke pengguna yang berhak. Saat ini, terdapat 71.775 kendaraan di Aceh yang telah terdaftar dalam program subsidi untuk BBM jenis Biosolar, sementara 150.413 kendaraan terdaftar untuk Pertalite.

“Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia,” katanya.

Menurut Susanto, penerapan sistem ini juga bertujuan menghindari penyalahgunaan serta memastikan kuota BBM subsidi tetap terjaga.

“Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite,” tuturnya.

Pernyataan Muzakir Manaf ini pun mendapat reaksi beragam dari masyarakat Aceh. Sebagian warga mendukung langkah gubernur, sementara yang lain mempertanyakan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan tanpa mengganggu distribusi BBM bersubsidi. Hingga kini, pemerintah pusat dan Pemprov Aceh masih membahas kelanjutan dari polemik ini.

Editor: AKil

BSI Aceh Resmi Dapat Izin, Siap Jalankan Bisnis Bank Bulion

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung Landmark BSI Aceh. (Foto: Humas BSI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin memperluas layanan keuangan syariahnya dengan memasuki bisnis bank bulion. Langkah ini menyusul diterbitkannya izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Februari 2025 untuk penyelenggaraan kegiatan usaha bulion, yang mencakup perdagangan emas dan penitipan emas.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa izin dari OJK ini memberikan dasar hukum (legal standing) bagi BSI untuk menjalankan bisnis bank bulion. Kegiatan ini merujuk pada Peraturan OJK (POJK) No. 17 Tahun 2024, yang mengatur usaha terkait emas oleh lembaga jasa keuangan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, OJK mengarahkan BSI untuk segera mengimplementasikan produk baru ini dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah izin diterbitkan.

Regional CEO BSI Aceh, Wachjono, menyoroti tren kenaikan harga emas yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 21,5%. Ia menekankan bahwa emas tetap menjadi instrumen investasi yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi.

BSI Aceh juga terus memperkuat bisnis emasnya melalui kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Selain itu, pada akhir November 2024, perseroan menjalin kemitraan strategis dengan PT Hartadinata Abadi Tbk untuk menghadirkan solusi investasi yang aman dan mendorong pendalaman sektor keuangan syariah melalui industri emas.

“Melalui kerja sama ini perseroan meluncurkan BSI Gold. Produk tersebut merupakan logam emas batangan eksklusif berlogo BSI dengan karatase 99,99% yang memiliki standar SNI, dan telah memperoleh rekomendasi Kesesuaian Syariah dari MUI yang dapat dimiliki masyarakat melalui produk BSI Cicil Emas,” ujar Wachjono.

Ia juga menambahkan bahwa emas semakin diminati oleh kalangan anak muda sebagai alternatif investasi. Dengan sifatnya yang tahan inflasi dan likuid, emas menjadi pilihan tepat untuk investasi jangka menengah.

Untuk semakin melengkapi ekosistem bisnis emas, BSI menghadirkan berbagai layanan, termasuk cicil emas dan gadai emas. Wachjono menegaskan bahwa nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan ini di kantor cabang BSI di seluruh Indonesia.

“Nasabah dapat menikmati kemudahan di kantor-kantor cabang BSI di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan beragam layanan yang kami sediakan ini, nasabah tidak perlu khawatir apabila nantinya membutuhkan dana cepat, bisa menggadaikan emas di BSI tanpa harus menjual emas yang sudah dimiliki,” tutup Wachjono.

Dengan berbagai inisiatif ini, BSI Aceh semakin memperkokoh posisinya dalam industri keuangan syariah, khususnya dalam bisnis bank bulion yang semakin berkembang.

Editor: Akil

Alumni Young Progressive Academy Pelajari Inovasi Kampung Susun Akuarium

Penulis
Akil
-
0

NUKILAN.id | Jakarta – Alumni Young Progressive Academy (YPA) melakukan kunjungan ke Kampung Susun Akuarium, Jakarta, dalam rangka belajar dari komunitas penggerak. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami konsep perumahan berbasis komunitas serta melihat langsung upaya pemberdayaan warga di kawasan tersebut.

Rombongan alumni YPA berangkat dari Hotel Mercure Jakarta Cikini menggunakan tiga bus dan menempuh perjalanan sekitar satu jam. Setibanya di lokasi, tim Nukilan.id yang bersama rombongan disambut oleh pemandangan rumah susun dengan arsitektur tropis yang khas dan selaras dengan kawasan Kota Tua. Ciri khas utama dari Kampung Susun Akuarium yang membedakannya dari rumah susun lain di Jakarta adalah penggunaan atap pelana, yang memberikan kesan tradisional dan fungsional.

Saat memasuki salah satu blok gedung, para peserta mengamati desain sirkulasi udara yang dirancang sedemikian rupa agar penghuni tidak memerlukan penyejuk udara (AC). Kampung Susun Akuarium yang berjarak sekitar 2,8 kilometer dari Pelabuhan Sunda Kelapa ini memang didesain agar tetap sejuk meski berada di tengah kota.

Selain itu, bagi para penggemar sejarah, kawasan ini juga menawarkan galeri dan perpustakaan yang menyimpan dokumentasi tentang perjalanan Kampung Akuarium. Sejarahnya bermula dari keberadaan sebuah bangunan penelitian biota laut yang dikenal sebagai Akuarium, yang diklaim sebagai pusat riset terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Setelah fungsinya dialihkan ke Ancol, kawasan tersebut kemudian berkembang menjadi permukiman warga dan diberi nama Kampung Akuarium sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarahnya.

Melalui kunjungan ini, para alumni YPA mendapat wawasan tentang pentingnya pemberdayaan komunitas dalam menciptakan hunian yang berkelanjutan dan layak bagi warga kota. Kampung Susun Akuarium menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai sosial dan sejarah yang ada di suatu kawasan. (Xrq)

Reporter: Akil

Andhyta Firselly Utami Jadi Pemateri dalam Pertemuan Alumni YPA di Jakarta

Penulis
Akil
-
0

NUKILAN.id | Jakarta – Dalam acara Pertemuan Alumni Yayasan Pendidikan Aceh (YPA) yang berlangsung di Hotel Mercure Jakarta, Cikini, Andhyta Firselly Utami, Founder & CEO Think Policy, menjadi narasumber utama dengan materi bertajuk “Berpikir Sistemik untuk Mendorong Perubahan.”

Amatan Nukilan.id, perempuan yang akrab disapa Afu ini mengajak para peserta untuk melihat permasalahan dengan perspektif yang lebih luas, mengungkapkan bahwa seringkali masalah tidak terselesaikan karena diagnosa yang tidak tepat.

Dalam pembukaannya, Afu menyampaikan bahwa banyak masalah yang terjebak dalam lingkaran tak berujung disebabkan oleh pendekatan yang salah dalam memahami penyebabnya.

“Banyak masalah tidak selesai karena diagnosa penyakit dan persepsi obat yang tidak tepat,” ujarnya.

Afu kemudian mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada para peserta, “Kenapa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan?”

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya adalah budaya yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga sulit untuk diubah.

“Budaya yang telah lama tertanam membuat perubahan menjadi tantangan besar,” jelasnya.

Selain itu, cakupan masalah yang terlalu besar juga menjadi hambatan utama dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut.

Tak hanya membahas tantangan, Afu juga memberikan solusi konkret untuk para aktivis yang ingin mendorong perubahan. Dalam setiap permasalahan, kata dia, terdapat berbagai faksi dengan persepsi yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan aktivis yang mampu menyatukan faksi-faksi tersebut agar memiliki persepsi yang sama dalam mengatasi masalah.

Afu mengibaratkan proses perubahan seperti merebus ayam.

“Perubahan itu seperti merebus ayam, butuh suhu yang pas. Jika suhunya terlalu rendah, perubahan tidak akan terjadi. Namun, jika terlalu tinggi, akan meluap. Tapi jika suhu tepat, maka perubahan akan produktif,” ungkapnya, memberikan gambaran jelas tentang pentingnya pendekatan yang tepat dalam mendorong perubahan.

Acara ini tidak hanya menjadi sarana bagi para alumni untuk berbagi wawasan, tetapi juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya berpikir sistemik dalam menghadapi permasalahan sosial. Afu berharap para aktivis dan peserta dapat membawa pemikiran ini dalam tindakan nyata untuk mendorong perubahan yang lebih baik di masyarakat. (xrq)

Reporter: Akil

Ekonom: Aceh Harus Prioritaskan Pertanian dan Perikanan di Tengah Efisiensi Anggaran

Penulis
Redaksi
-
0
Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh didorong untuk memfokuskan anggaran pada sektor pertanian dan perikanan guna menghadapi efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi, di Banda Aceh, Jumat (14/2).

“Anggaran yang ada harus diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Aceh, bukan untuk belanja birokrasi yang kurang produktif,” katanya dikurtip dari ANTARA.

Instruksi efisiensi ini muncul di tengah kebijakan pemotongan dana transfer daerah bagi Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp8,25 triliun turun menjadi Rp7,93 triliun. Sementara itu, dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh juga mengalami pengurangan dari Rp4,466 triliun menjadi Rp4,309 triliun, atau berkurang sebesar Rp156 miliar.

Fokus pada Sektor Unggulan

Prof Said menegaskan bahwa perekonomian Aceh sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,66 persen, dengan sektor pertanian menyumbang 30,97 persen.

Namun, ia menyayangkan sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk, terbatasnya alat pertanian seperti traktor, serta infrastruktur irigasi yang belum memadai.

Di sektor perikanan, tantangan serupa juga terjadi. Banyak nelayan hanya mampu beroperasi di perairan dangkal akibat keterbatasan peralatan. Selain itu, sumber daya ikan semakin bergeser ke laut lepas akibat perubahan iklim dan pencemaran.

“Jika kita serius ingin membangun ekonomi Aceh, maka anggaran harus difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai pemotongan anggaran justru memperparah kondisi sektor-sektor yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan ekonomi kita,” ujarnya.

Evaluasi Infrastruktur dan Strategi Investasi

Prof Said juga menilai bahwa strategi menarik investor ke Aceh masih kurang efektif. Menurutnya, Aceh sebaiknya lebih fokus membangun ekonomi berbasis keahlian dan sumber daya lokal.

“Daripada bergantung pada investor yang belum tentu datang, lebih baik kita fokus memperkuat sektor yang sudah kita kuasai. Dengan kebijakan yang tepat, Aceh bisa menciptakan ketahanan ekonomi tanpa harus terus berharap pada dana dari pusat,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang kurang produktif, seperti gedung-gedung terbengkalai dan proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan untuk proyek yang benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Advokasi ke Pemerintah Pusat

Meski menekankan pentingnya efisiensi anggaran, Prof Said tetap meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan dana transfer tidak menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

“Pemerintah Aceh dan anggota dewan harus melakukan negosiasi dengan pusat agar efisiensi anggaran ini tidak serta-merta berarti pengurangan dana bagi Aceh. Jika pemotongan tetap dilakukan, maka anggaran yang tersisa harus dialokasikan secara efektif,” katanya.

Dengan strategi yang tepat dan fokus pada sektor unggulan, Aceh diyakini mampu mengatasi tantangan ekonomi meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

Editor: Akil

1...675676677...2,546Halaman 676 dari 2,546

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id