NUKILAN.ID | JAKARTA — Publik kembali dikejutkan oleh kasus kekerasan terhadap warga Aceh. Belum genap sebulan sejak insiden pemukulan di Sibolga, peristiwa serupa kembali terjadi. Kali ini, dua warga Aceh Singkil menjadi korban pengeroyokan di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, wilayah yang berbatasan langsung dengan Aceh Singkil.

Dua korban tersebut adalah Sufriadi, seorang tokoh pemuda, dan Munawir, Kepala Kampung Lae Balno, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Keduanya diduga diserang oleh sekelompok warga Desa Saragih pada Senin (8/12/2025) sekitar pukul 18.15 WIB.

Akibat kejadian itu, kedua korban mengalami luka berat. Sufriadi bahkan dilaporkan masih dalam kondisi kritis dan belum sadarkan diri saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Medan.

Peristiwa pengeroyokan tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh Ponisan Barasa, salah seorang keluarga korban, ke Polsek Manduamas pada Selasa (9/12/2025). Dalam laporan itu, Ponisan melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTPL) Nomor: STTPL/B/99/XII/2025/SPKT/POLSEK MANDUAMAS/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMUT, yang diterima pada Selasa, 9 Desember 2025, pukul 14.34 WIB.

Namun hingga Jumat (12/12/2025), atau empat hari setelah laporan diterima, belum ada satu pun terduga pelaku yang diamankan. Kondisi ini memicu kekecewaan keluarga korban dan warga, yang menilai proses penegakan hukum berjalan lamban dan mendesak aparat kepolisian agar segera bertindak.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum. Politisi Partai NasDem itu menilai belum terlihat langkah signifikan dari Polsek Manduamas maupun Polres Tapanuli Tengah dalam menangani kasus tersebut.

“Ini laporan resmi, bukan delik aduan. Mengapa prosesnya begitu lambat?. Dari puluhan terduga pelaku, tidak satu pun yang diamankan. Ada apa dengan Polsek Manduamas dan Polres Tapteng? Evaluasi harus segera dilakukan, dan saya meminta Kapolri turun tangan,” kata Muslim Ayub.

Ia juga mengingatkan bahwa lambannya penegakan hukum berpotensi memicu ketegangan sosial dan memperbesar isu-isu sensitif di tengah masyarakat.

“Jangan sampai kejadian Sibolga terulang. Ini berpotensi menjadi bom waktu,” ujarnya.

Muslim Ayub menambahkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Aceh Singkil yang turut mendesak Kapolres Tapanuli Tengah agar segera menangkap para pelaku. Di tengah situasi tersebut, suasana di kalangan warga Aceh Singkil dilaporkan semakin memanas.

Masyarakat Kampung Lae Balno kini menuntut keadilan ditegakkan secepat mungkin agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi ketegangan lintas wilayah.

NUKILAN.ID | Lhokseumawe — Proses penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh terus berlangsung dan dipastikan berjalan normal. Pendistribusian dilakukan secara terkendali di bawah pengawasan tim gabungan satuan tugas (satgas) bencana.

Bantuan logistik tersebut dijemput langsung oleh perwakilan masing-masing daerah terdampak. Untuk sementara, distribusi dilakukan melalui jalur darat menuju sejumlah wilayah, seperti Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Sementara itu, penyaluran bantuan ke wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dilakukan melalui jalur udara dengan metode airdrop. Langkah ini ditempuh lantaran akses darat ke daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dilalui dan masih dalam tahap perbaikan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, mengatakan satgas bencana dipimpin langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Seluruh proses penyaluran bantuan, kata dia, berada di bawah kendali BNPB.

“Kebutulan central logistik atau tempat penampungan bantuan yang aman terpusat di Gedung KNPI Korem 011/Lilawangsa. Tetapi pelaksanaan pendistribusiannya langsung daerah oleh masyarakat,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).

Muhammad menjelaskan, Tani Merdeka Indonesia tergabung dalam tim satgas bencana BNPB yang juga melibatkan unsur sipil. Seluruh unsur tersebut berperan aktif sebagai pemantau langsung selama proses pendistribusian bantuan berlangsung.

“Tim satgas bencana bantuan darurat melibatkan, Geucik, Camat, Daramil, Bupati, Walikota dan unsur-unsur lainnya,” terang Muhammad.

Terkait isu dugaan penyimpangan bantuan, Muhammad menegaskan bahwa setiap bantuan yang masuk ke gudang posko terpadu langsung disortir dan dihitung oleh tim satgas.

“Tidak lebih dari 24 jam, barang logistik tersebut sudah harus keluar dari gudang untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menambahkan, distribusi logistik saat ini mencakup lima kabupaten/kota, yakni Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.

“Ini barang yang baru masuk dari Pelabuhan, paling lambat besok sudah semua tersalurkan. Hanya saja, keterlambatan yang menjemput dari perwakilan daerah. Kita ketahui bersama ada daerah gangguan komunikasi,” bebernya.

Organisasi yang tergabung dalam satgas BNPB juga mengimbau masyarakat Aceh, khususnya warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.

“Kami berharap seluruh Masyarakat di Aceh, terkhusus warga yang terdampak bencana, agar tidak mudah terprovokasi. Semua yang terlibat disini, selalu siap mengontrol pendistribusian,” pintanya.

Ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama di wilayah yang sulit terhubung akibat gangguan komunikasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa isu penahanan atau pengendapan bantuan tidaklah benar.

“Namun sebagian daerah masih sulit terhubung, sehingga terjadi miskomunikasi mungkin itu sebagai kendala di lapangan. Sedangkan isu yang beredar bantuan diendapkan, itu tidak benar,” tegasnya.