Nukilan.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat, 5 Februari 2021. Pelantikan ini katanya merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang diharapkan dapat membawa penyegaran bagi organisasi.

Salah satu yang dilantik Sri pada hari ini adalah Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Keuangan Syariah. Dia adalah Indah Pertiwi Nataprawira yang diketahui merupakan seorang akademisi dan kader PDI Perjuangan.

Sri menuturkan, salah satu alasan dirinya melantik seorang tenaga ahli di bidang komunikasi keuangan syariah adalah untuk memperkuat komunikasi kementerian terhadap masyarakat banyak terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Dengan masuknya saudari Indah Pertiwi bisa memperkuat kemampuan komunikasi kita karena Kementerian Keuangan diberikan juga tugas sebagai rumah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ucapnya saat memberikan arahan dalam proses pelantikan hari ini.

Terkait dengan keuangan syariah ataupun ekonomi Islam, masyarakat dianggap Sri masih sering kali mispersepsi terhadap peranan Kementerian Keuangan dan KNEKS dalam mendukung maupun mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

“Banyak sekali masyarakat yang masih memiliki persepsi atau mispersepsi terhadap peranan Kementerian Keuangan dan peranan komite serta tugas-tugas kita dalam menjalankan dan menjaga keuangan negara di satu sisi dan bagaimana kita mendukung dan membangun ekonomi Islam yang inklusif dan akuntabel,” tegasnya.

Selain tenaga ahli, pejabat lainnya yang dilantik pada hari ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, lima pejabat di lingkungan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan 52 Pejabat Eselon II serta 11 Pejabat Eselon III.

“Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik menggunakan seluruh pengalaman dan seluruh ilmu serta network yang dimiliki serta bekal leadership yang anda miliki untuk langsung melaksanakan tugas yang anda jabat mulai malam hari ini secara penuh tanpa adanya reservasi atau tanpa adanya jeda untuk belajar,” tutur Sri.

Sri menekankan, negara, perekonomian, masyarakat dan Kementerian Keuangan, mengharapkan para pejabat baru ini untuk langsung berkarya menjalankan tugas dengan penuh profesionalitas kompetensi dan integritas. Sebab, mereka ini menurutnya telah memiliki pengalam dan jaringan yang kuat.

“Tugas yang tidak ringan sudah menunggu. Penerimaan negara kita merupakan salah satu titik yang sangat strategis dan penting untuk kita amankan dan kita tingkatkan dalam kondisi COVID dimana perekonomian mengalami tekanan yang begitu berat kita tahu bahwa penerimaan negara pasti sangat terpengaruh secara grafik,” ucap dia.

Sumber: viva.co.id

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengarahkan agar Fraksi Partai Nasdem DPR mengambil sikap untuk tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Termasuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Surya, Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, ia menilai perlunya menjaga soliditas partai politik koalisi pemerintahan dan bahu-membahu menghadapi pandemi.

“Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” ujar Surya Paloh lewat keterangan resminya, Jumat (5/2).

Nasdem sebagai partai politik, kata Surya Paloh, berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, pihaknya tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Arahan Surya Paloh ini berbeda dengan keinginan Nasdem sebelumnya yang mendukung wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang di dalamnya akan mengatur ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2022 dan 2023. Jika Pilkada digelar 2024 mengacu undang-undang yang ada saat ini, Nasdem menilai, akan banyak melahirkan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang mambuat hak publik terabaikan.

“Pelayanan publik jadi terganggu. Padahal kebutuhan publik adalah salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin hasil pemilihan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Willy Aditya lewat keterangannya, Selasa (2/2).

Padahal menurut Nasdem, Pemilu adalah wadah untuk melahirkan pemimpin yang dipilih masyarakat. Sehingga, kepala daerah yang terpilih memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat.

Jika Pilkada dan pemilu dilaksanakan serentak pada 2024, penyelengaraannya dinilai berisiko. Berkaca pada pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden serentak pada 2019 yang membuat banyak kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) kewalahan.

“Kita harus berani mengakui bahwa kita masih terus berproses dalam upaya memperbaiki sistem elektoral kita. Masih banyak kekurangan di sana-sini, baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Jadi jangan sampai kita mengulang kebodohan yang sama,” ujar Willy.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVII/2019 juga telah mengubah pendiriannya terhadap konstitusional pemilihan serentak. Putusan tersebut baginya menunjukkan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi manusia legalis.

“Ada aspek-aspek lain yang harus senantiasa kita lihat secara dialektis, baik dari aspek sistemnya, efisiensi dan efektivitasnya, dan terutama aspek menyangkut hak pemilih dan kemaslahatan penyelenggaraannya,” ujar Willy.

Menurutnya, ciri negara yang demokrasinya solid atau terkonsolidasi adalah peralihan kekuasaan secara berkala. Lewat pemilu atau pilkada yang jujur, adil, dan terselenggara secara periodik menjadi wujud paling nyata dari peralihan itu.

“Mekanisme pemilu atau pilkada yang reguler ini dapat dinikmati oleh elite dan massa sebagai mekanisme yang absah dan konstitusional dalam pergantian Kekuasaan. Dengan demikian kereguleran ini tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja,” ujar Willy.

Sumber: Republika

Nukilan.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2020 -0,37%. Penurunan yang terjadi di Tanah Rencong disebut tidak sedalam nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2020 turun 0,37%,” kata Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).

Tasdik menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan IV 2020 dibandingkan triwulan IV 2019 mengalami kontraksi 2,99%. Angka tersebut lebih tinggi dari nasional yang mencapai minus 2,19%.

Sementara bila dibandingkan triwulan IV dengan triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kontraksi 0,57%. Tasdik menyebut pertumbuhan ekonomi Tanah Rencong tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan nasional.

“Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Aceh 2020 itu tentu lebih baik meskipun masih mengalami kontraksi, namun kontraksinya itu jauh lebih rendah daripada nasional yang mencapai minus 2,07%,” ujar Tasdik.

Tasdik mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi Aceh selama 10 tahun terakhir dua kali mengalami kontraksi. Pertama tahun 2015, terjadi kontraksi 0,73% disebabkan kekosongan minyak dan gas (migas).

“Sedangkan 2020 karena pandemi yang membuat pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kontraksi,” tutur Tasdik.

“Dan kita masih beruntung karena kontraksi yang terjadi di Aceh tidak sedalam yang terjadi di nasional yang mencapai minus 2,07%,” sambungnya.

(sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5362472/2020-pertumbuhan-ekonomi-aceh-minus-037)