Beranda blog Halaman 2010

Terkait Perpres 82/2021, Pemerintah Aceh Ucapkan Terima Kasih ke Presiden Jokowi

0
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Zahrol Fajri S.Ag, MH. (Foto: Nukilan.id/Iwan)

Nukilan.id – Pemerintah Aceh menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Ucapan terima kasih itu disampaikan usai Presiden menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Regulasi ini merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan pesantren atau dayah yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Aceh.

“Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh bapak H. Nova Iriansyah, MT., mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi Presiden Jokowi atas kepeduliannya terhadap dunia Pesantren,” kata Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrol Fajri S.Ag MH, Rabu (15/09/2021) di kantornya.

Zahrol mengungkapkan, saat ini dunia pesantren memang sangat membutuhkan sokongan dan dukungan dari Pemerintah, karena ini menyangkut dengan pembangunan sarana dan prasarana pesantren. Kualitas pendidikan di Pesantren juga harus baik, karena di pesantren dididik generasi penerus bangsa yang berpegang teguh kepada kaedah agama.

“Di pesantren tempatnya belajar agama yang menghasilkan generasi intelektual Islami,” ujar dia.

Mereka-mereka para santri, kata Zahrul, harus memiliki tempat menuntut ilmu yang nyaman, melalui Perpres ini, kita berharap pendidikan dayah ke depan semakin maju dan berkembang. Selain mengajarkan ilmu agama (kitab kuning) juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Zahrol mengungkapkan sudah banyak sumbangsih pemerintah terhadap para santri dan ulama, salah satunya adalah peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober setiap tahunnya, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan banyak lainnya.

“Tentu ini sebuah penghormatan dari Pemerintah kepada santri dan ulama, sudah sepatutnya kita juga secara bersama-sama menyukseskan kepemimpinan nasional,” pinta mantan Kadisdik Dayah Kota Banda Aceh ini.[]

Soal SPPD 2015 DPRK Aceh Tamiang, Mantan Sekwan: Itu Bukan Fiktif Tapi Kelebihan Bayar

0
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, (Foto: Nukilan/Poris)

Nukilan.id – Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Humas, Ruli Kurniawan yang didampingi Kepala Bagian Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Derita, SE menyampaikan, untuk kegiatan perjalanan Dinas anggota DPR harus mempunyai surat tugas yang ditandatangani langsung Ketua DPR.

Hal itu disampaikannya menanggapi pemberitaan dari berbagai media yang memberitakan persoalan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota DPRK Aceh Tamiang tahun 2015, di ruang bagian keuangan setempat, Rabu (15/9/2021).

Untuk pembayaran SPPD, kata Ruli Kurniawan, kami mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Sedangkan bagian verifikasi hanya memeriksa sesuai dengan kelengkapan untuk pembayaran SPPD dan tidak melakukan peninjauan terhadap keabsahan dokumen,” tegas Ruli dan dibenarkan oleh Derita.

Selanjutnya, Sugiono, SH anggota DPRK Aceh Tamiang, dalam paparannya mengatakan, kami hanya anggota dan tidak tahu menahu masalah SPPD tersebut, silahkan tanya detailnya pada pimpinan kami saat itu. Senin (30/08/2021).

Kesempatan lain, Srimuliani yang pernah menjabat bagian Keuangan DPRK Aceh Tamiang saat itu menyampaikan, SPPD merupakan tanggungjawab pribadi. Berkas diperiksa oleh kasubbag verifikasi dan pada waktu itu tidak ada kejanggalan. Rabu (1/09/2021).

Lebih lanjut, Mantan Sekretaris DPR dan saat ini menjabat tenaga ahli Komisi 1, Drs. Zagusli menenegaskan bahwa, persoalan tersebut sudah selesai, karena semua sudah dikembalikan. Dan itu bukan SPPD fiktif, tapi kelebihan bayar.

Karena, kata dia, setiap DPR yang berkegiatan selalu didampingi oleh staf dari Sekretaris Dewan (Sekwan) dan semua berkas terkait kegiatan harus lengkap, bil hotel, tiket pesawat dan photo kegiatan, makanya selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Sekretariat Dewan.

“Contoh yang paling fatal terkait bil hotel ada yang satu malam sampai satu juta. Mereka menaikkan amprahan hotel, padahal ditempat tersebut tidak ada yang biayanya sampai satu juta semalamnya,” ujarnya.

Zagusli juga menegaskan bahwa, untuk SPPD kami siap apabila dilakukan pemanggilan kembali oleh pihak berwajib.

Reporter: Poris

Santriwati Aceh Besar Bacakan Puisi soal Indonesia Jaya, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

0
Santriwati di Aceh Besar Bacakan Puisi di Depan Jokowi (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nukilan.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi di Pondok Pesantren/Dayah Istiqamatuddin Darul Mu’Arrif, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Jokowi memberikan sepeda kepada santriwati yang membacakan puisi tentang Indonesia.

Kunjungan Jokowi ke pondok pesantren di Aceh itu terekam dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/9/2021). Jokowi awalnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pesantren yang mendukung para santrinya untuk divaksinasi.

“Saya sangat menghargai sekali mengapresiasi semua yang mendukung, semua pondok pesantren yang mendukung santrinya untuk divaksin. Karena kita ingin anak-anak kita para santri kita semuanya tidak terpapar oleh COVID-19. Kita ingin melindungi mereka semuanya memproteksi mereka semuanya agar tidak terkena COVID yaitu dengan vaksinasi,” kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Door to Door dan Dayah di Aceh Besar

Jokowi menyapa sejumlah pesantren dan santri di berbagai wilayah. Setelah itu di akhir acara, seorang santriwati bernama Ulfa membacakan puisi di depan Jokowi.

“…Setetes perjuanganmu wahai Bapak Negara, berkobar asmara. Panji-panji gerakan dari penjuru dunia, untuk Indonesia Jaya. Syukron kunjungannya. Terima kasih kedatangannya Wahai Bapak Negara di kota kami Aceh tercinta. Salam Indonesia,” demikian penggalan puisi yang dibacakan Ulfa.

Jokowi pun menyampaikan terima kasih atas puisi yang dibacakan Ulfa. Jokowi menghadiahkan sepeda kepada Ulfa.

“Terima kasih tadi atas puisinya. Dan untuk itu saya kirim sepeda,” ujar Jokowi.

Dialog Jokowi dengan Pimpinan Pesantren Santri

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyapa sejumlah pesantren di berbagai wilayah. Pondok Pesantren Al Rifa’ie 2 mendapat giliran yang pertama.

Salah seorang santri dari Maluku bernama Mustika menyampaikan terima kasih atas program vaksinasi ini. Dia mengungkapkan kerinduannya untuk pulang ke tanah Ambon.

“Insyaallah kalau ada liburan nanti, beta pengen pulang ke Ambon. Beta su kangen baku dapa Mama, Bapa dan ba saudara semua yang ada disana. Satu kata untuk Bapak Jokowi, tabea Bapak,” ujar Mustika.

Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syuhada Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menyampaikan terima kasih kepada Jokowi soal Perpres tentang Pendanaan Pondok Pesantren.

“Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden yang telah menandatangani peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan pondok pesantren dengan itu kami sangat terbantu sehingga pemerintah dapat membantu dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami mohon bantuan kepada bapak presiden untuk pembangun rusunawa di pondok pesantren kita ini sehingga pondok kita ini menjadi pondok yang baik sehat dan layak huni,” ujar pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syuhada.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Aceh Besar, Jokowi Minta Warga Hidup Berdampingan dengan Covid

Ucapan terima kasih juga disampaikan pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoanging, Kabupaten Bantaeng, Abdul Haris Nurdin. Dia mendoakan Jokowi kuat dalam memimpin bangsa Indonesia.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas terlaksananya vaksinasi massal untuk santri demi menggapai Indonesia sehat, Indonesia hebat. Di pondok pesantren ini Bapak Presiden, kami senantiasa mendoakan bapak agar supaya diberikan anugerah oleh Allah SWT kesehatan, kekuatan untuk memimpin bangsa ini terutama dalam menghadapi Covid-19,” ucap Abdul Haris. [detikcom]

Demokrat: Bukti diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung!

0

Nukilan.id – Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang telah masuk dalam tahapan pembuktian dokumen.

Dimana dalam KLB tersebut, Moeldoko (sebagai Penggugat) dipilih sebagai Ketua Umum. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut adalah upaya ‘begal politik’ yang illegal dan inkonstitusional.

Paska persidangan di Pengadilan TUN Jakarta Kamis (16/09), Sebagai Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo (Hamdan Zoelva & Partners) menyatakan bahwa setiap upaya menggugat Keputusan Negara harus dengan tatacara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui Negara. Menurutnya, Dalil-dalil gugatan oleh pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah Kongres adalah Surat Keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara Surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Lembaran Negara. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deliserdang,” ujar Heru.

Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang turut menyaksikan langsung persidangan menegaskan bahwa, “Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan 2 hal utama, yaitu; Satu, Dasar Hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB? Dua, Siapa dan Berapa Pemilik Suara sah yang hadir saat itu?. Bukti yang diberikan tidak nyambung !“.

Anggota Komisi III (bidang hukum) DPR RI ini menilai bahwa hingga saat ini, proses persidangan berjalan dengan baik dan profesional, dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka.

Tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan Bukti Tambahan dan Saksi Fakta dari Pihak Moeldoko yang di agendakan pada tanggal 23 September 2021.

Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjutak, serta Hakim Anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono. []

PLN Rampungkan Proyek Tegangan Ekstra Tinggi Senilai Rp262 Miliar

0
(Foto: Ist)

Nukilan.id – PT PLN (Persero) berhasil menyalurkan tegangan perdana Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) dan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilo Volt (kV) di Bandung Selatan. Beroperasinya proyek senilai Rp 262 miliar tersebut akan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan 500kV yang menjadi tulang punggung kelistrikan di Pulau Jawa.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Octavianus Duha berharap beroperasinya dua proyek strategis nasional (PSN) ini dapat semakin meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi industri dan masyarakat pada sistem Jawa-Bali.

Pelanggan pun dapat lebih tenang sebab ketika ada gangguan atau kegiatan pemeliharaan instalasi listrik, suplai listrik ke pelanggan bisa tetap terjaga keandalannya.

Dengan kualitas penyaluran kelistrikan yang lebih andal, PLN juga berharap dapat memacu pertumbuhan ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“ Alhamdulillah 1 proyek transmisi dan 1 proyek gardu induk telah berhasil kami selesaikan dengan melibatkan lebih dari 500 tenaga kerja lokal. Keberhasilan pengoperasian kedua infrastruktur ketenagalistrikan ini akan meningkatkan keandalan backbone sistem kelistrikan 500 kV Jawa-Bali dengan menginterkoneksi backbone jalur selatan Jawa dengan backbone jalur utara Jawa,” kata Octavianus.

PLN menandai selesainya proyek dengan memberikan tegangan perdana (energize) Extension 2 Line Bay Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kilo Volt (kV) Bandung Selatan, dan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Bandung Selatan Incomer sepanjang 17,96 kilometer sirkit (kms).

SUTET 500 kV Bandung Selatan Incomer sirkit 1 dan 2 terdiri dari 24 tower, yang melintasi 2 kecamatan di Kabupaten Bandung Selatan, yaitu Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Cimaung. Sebanyak 20 Tower memotong SUTET 500 kV Tasik – Depok Sirkit 2, serta 4 Tower untuk relokasi SUTET 500 kV Bandung Selatan – Saguling. Proyek dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 75,54 persen ini telah berhasil energize pada hari Senin (13/9).

Di sisi lain, GITET 500 kV Bandung Selatan diameter #1 arah Tasik juga telah berhasil energize pada pukul 08.17 WIB dan GITET 500 kV diameter #6 Arah Depok tercatat mulai bertegangan pada pukul 09.42 WIB.

Dalam proses pembangunan kedua PSN ini, Octavianus menyebutkan, tidak sedikit tantangan yang harus diselesaikan oleh PLN. Mulai dari bekerja pada kondisi pandemi Covid-19, hingga proses pemadaman untuk memotong Jalur SUTET 500 kV Tasik – Depok yang merupakan bagian dari tulang punggung 500 kV sisi selatan Jawa.

“Memang dibutuhkan proses pemadaman yang tidak boleh terlalu lama dan dalam hal ini kolaborasi, sinergi, dukungan yang baik dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan agar tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan Jawa Bali yang sudah berjalan,” ujar Octavianus.

Sementara itu, pengerjaan proyek pada kondisi pandemi Covid-19 tentunya harus memastikan adanya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), disertai protokol kesehatan untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pekerja.

PLN berharap proyek ini dapat semakin meningkatkan keandalan tegangan sistem kelistrikan Jawa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat serta mendukung program pemerintah terkait pengembangan investasi. []

Tinjau Vaksinasi di Aceh Besar, Jokowi Minta Warga Hidup Berdampingan dengan Covid

0
(Foto: Kompas TV)

Nukilan.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat secara pintu ke pintu (door-to-door) di Aceh, Kamis 16 September 2021. Kegiatan vaksinasi Covid-19 menyasar 1.500 warga di Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

“Hari ini saya bersama-sama dengan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) dan juga Bapak Gubernur Provinsi Aceh melakukan program vaksinasi door to door untuk memastikan ada percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh,” kata Jokowi usai peninjauan.

Ia mengatakan vaksinasi Covid-19 pintu ke pintu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19. Jokowi pun berharap percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Vaksinasi door-to-door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung karena dari pintu ke pintu. Karena vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran Covid-19,” kata dia.

Jokowi mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. Ia menegaskan vaksin Covid-19 dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat.

“Kita memang harus memulai belajar hidup berdampingan dengan Covid-19 karena memang Covid ini tidak akan hilang secara total dari negara kita,” kata Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan kali ini adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. [tempo]

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Door to Door dan Dayah di Aceh Besar

0
Presiden RI, Joko Widodo, didampingi Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meninjau vaksinasi Covid-19 bagi santri di Pesantren/ Dayah Istiqamatuddin Darul Mua’rrif, Aceh Besar, Kamis (16/9/2021). Foto: Humas

Nukilan.id – Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi door to door yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN) di Gampong Lambroe Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Didampingi Gubernur Aceh, Presiden Jokowi tiba sekira pukul 09.50 pagi. Ikut mendampingi Kepala BIN dan Unsur Forkopimda Aceh.

Di Lambroe Bileu, sedikitnya presiden meninjau langsung sepuluh keluarga yang akan divaksin covid-19 dosis pertama. Presiden menyapa langsung masyarakat di sana.

Setelah meninjau vaksinasi door to door, presiden kemudian berkunjung ke Dayah Darul Mu’arif, juga untuk meninjau vaksinasi bagi santri dayah. Oleh para santri, presiden Jokowi disambut selawat badar. Terlihat presiden berinteraksi dengan para santri.

Selain itu, selama di Aceh, Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk memberikan arahan kepada Forkopimda di Anjong Mon Mata Banda Aceh. []

Webinar KPK Soal Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?

0
(Foto: Ist)

Nukilan.id – Jual beli jabatan masih menjadi salah satu modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. KPK telah mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis merit system melalui area intervensi Manajemen ASN sebagai salah satu dari delapan area intervensi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pada area intervensi Manajemen ASN yang terangkum dalam aplikasi MCP terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi: ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau SK Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan.

Perkada diharapkan memuat antara lain tentang evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; sistem pembinaan karir; tata cara dan mekanisme pengisian jabatan baik itu promosi, mutasi, dan rotasi di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi; kode etik dan panduan perilaku ASN, serta tata cara penegakan disiplin ASN; dan lainnya.

Kemudian, terkait sistem informasi diharapkan pemda telah membangun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai.

Sedangkan terkait kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi, KPK mendorong pemda untuk membentuk Unit Pelaporan LHKPN untuk memfasilitasi kemudahan pelaporan LHKPN demi mendorong tingkat kepatuhan yang baik, dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai bentuk pelaksanaan sistem integritas.

Terkait tata kelola SDM, KPK meminta pemda menyusun evaluasi jabatan sehingga terlaksana pemetaan jabatan di lingkungan pemda. Selain itu juga menyusun regulasi implementasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebagai upaya untuk mengurangi risiko tindak pidana korupsi.

Dan terakhir, terkait pengendalian dan pengawasan KPK meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan sosialisasi pengelolaan benturan kepentingan dan Inspektorat melaksanakan evaluasi benturan kepentingan; serta reviu atas rotasi, promosi, dan mutasi ASN.

Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan.

Bagaimana praktik proses pengisian jabatan, mutasi, dan rotasi di pemerintah daerah? Ikuti webinar Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?, menghadirkan:

Keynote Speech:
Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Pembicara:
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Alex Denni, Walikota Tanjungpinang Rahma, Bupati Indramayu Nina Agustina, Bupati Sragen Kusnidar Untung Yuni Sukowati, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani

Dipandu moderator Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Pahala Nainggolan. []

Pertemuan dengan DPR RI, Kemenag Aceh Bahas Pembelajaran di Masa Pandemi

0
aceh.kemenag.go.id/Inmas Aceh

Nukilan.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, selama masa Covid-19 pihaknya menganjurkan madrasah untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Iqbal dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu, 15 September 2021.

“Banyak kegiatan selama ini hanya dapat kita lakukan secara virtual, tapi hari ini kita bisa berkumpul bersama secara tatap muka dan kita doakan mudah-mudahan musibah pandemi ini cepat berlalu,” katanya.

Ia mengatakan, di masa Covid-19, pembelajaran di madrasah menyesuaikan dengan kondisi daerah.

“Selama masa pandemi ini, jajaran Kementerian Agama Kabupaten/Kota kita instruksikan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota (Satgas Covid-19), bagi daerah yang diperbolehkan melaksanakan tatap muka, tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Iqbal mengatakan, jajaran Kemenag juga aktif melakukan doa bersama agar Covid-19 segera hilang.

“Kantor Kemenag Kabupaten/kota, madrasah dan pondok pesantren melakukan do’a membaca yasin dan do’a bersama pada setiap hari Jum’at serta memberikan laporan berkala secara berjenjang hingga ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut Komisi VIII bertemu dengan Kakanwil Kemenag Aceh, Bupati Aceh Besar, Kakankemenag Aceh dan Rektor PTKIN di Aceh.Kunjungan tersebut dalam rangka membahas tentang peningkatan kualitas pendidikan Islam, penanganan Covid-19 di Aceh dan masalah haji.[]

Sejarah Kekayaan “VOC” Hindia – Belanda

0
Lambang kebesaran VOC dan Batavia karya Jeroni­mus Becx, 1651.

Nukilan.id – Sebuah fakta menunjukan betapa kayanya kongsi dagang milik Kerajaan Hindia-Belanda, VOC.

Isu tersebut melambung lantaran adanya pernyataan yang menyebut bahwa VOC jauh lebih kaya jika dibandingkan dengan gabungan perusahaan Apple, Facebook, dan Google sekalipun.

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), lebih dikenal sebagai perusahaan Hindia-Belanda didirikan pada tahun 1602. Ia didirikan sebagai perusahaan dagang swasta yang diberikan hak octrooi (hak istimewa) untuk memonopoli perdagangan selama dua dekade oleh pemerintah pusat Belanda di Amsterdam, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah di kawasan Hindia Belanda.

David E. Y. Sarna dalam bukunya berjudul History of Greed: Financial Fraud from Tulip Mania to Bernie Madoff, terbitan 2010, menjelaskan tentang kepemilikan VOC sebagai kongsi dagang terkaya di dunia.

“Pada 1669, VOC menjadi perusahaan swasta terkaya yang pernah ada di dunia, dengan kepemilikan lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, 10.000 tentara swasta, dan pembayaran dividen 40% dari investasi awal” tulisnya.

Bobby Salomos menjelaskan bahwa saham dan kekayaan VOC tak tertandingi, bahkan sampai hari ini. Sebagaimana artikel yang ia tulis dengan judul The Dutch East India Company was richer than Apple, Google and Facebook combined, di tahun 2021.

“Jika Anda merasa pekerjaan Anda hari ini berat, cobalah menjadi pekerja geladak dalam satu setengah tahun perjalanan pulang pergi VOC atau, lebih buruk lagi, seorang budak yang tinggal di perut kapal yang gelap” tulis Bobby Salomos.

“VOC memiliki nilai saham perusahaan sebesar 78 juta gulden Belanda, itu merupakan nominal yang sangat besar, serta keberhasilan bisnis yang cukup solid bahkan hingga hari ini” tulisnya.

“Nilai tersebut hari ini diperkirakan senilai US$7,9 triliun” tambahnya. Tentu kekayaan VOC sangat besar apabila dikonversi ke rupiah, nilainya mencapai Rp.112.640.175.000.000.000, nilai yang fantastis.

“Pada puncaknya, saham VOC bernilai setara dengan gabungan Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Tencent, dan Wells Fargo, dengan total 7,9 Triliun US Dollar” tulis Salomos. Artinya, perusahaan paling berharga di dunia, Apple, hanya bernilai sekitar 11% dari saham yang dimiliki VOC.

Meskipun membawa kemakmuran bagi para kompeni (Belanda), mereka juga membawa penderitaan yang mengerikan bagi banyak orang (utamanya negara jajahannya). Selama kurang lebih dua abad, VOC melakukan apa saja untuk memastikan asetnya terlindungi dan keuntungan yang di dapat tetap tinggi.

VOC telah mengirim lebih dari satu juta pelayar ke seluruh Asia, dan merupakan yang terbanyak daripada gabungan penjajah di seluruh Eropa. Hal kejam yang mereka lakukan diantaranya adalah perdagangan budak, penindasan kolonial, dan perlakuan buruk yang tidak masuk akal terhadap karyawan.

Belanda membawa 400.000 para buruh kontrak dan budak di antaranya ke Suriname, 16.000 ke Essequibo, 15.000 ke Berbice, 11.000 ke Demerary, 25.000 ke Recife dan 100.000 ke koloni Spanyol melalui Curacao.

“Mereka (para budak dan buruh) bekerja dengan keras dan hasil panennya kemudian diambil oleh Kerajaan Belanda dan VOC” tulis Jordy Steijn, dalam artikelnya yang berjudul Dutch Slavery: Our Dark Past, yang ia tulis pada 2013 silam.

Terlepas dari eksploitasi manusia tanpa akhir, perusahaan perdagangan VOC, dan koloni-koloninya, telah membentuk dunia yang heterogen atau multikulturalisme. “Banyak orang Indo dan Maluku adalah keturunan langsung dari zaman VOC dan orang Suriname dan Antilla kulit hitam adalah keturunan budak Afrika” tulis Salomos. Selain itu juga, mereka dapat mengembangkan pola ekonomi modern yang diterapkan seperti saat ini.

Sumber: Nationalgeographic