NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah mendekati 100 hari kerja. Setelah dilantik di Gedung MPR/DPR RI, Kabinet Merah Putih segera bergerak cepat, menghadapi tantangan besar dengan menyiapkan realisasi berbagai program unggulan yang menjadi janji kampanye.
Sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program sosial lainnya telah diumumkan sebagai bagian dari agenda pemerintah. Namun, antusiasme publik terhadap kebijakan tersebut dibarengi dengan munculnya polemik di masyarakat. Label ‘gratis’ yang menyelimuti sejumlah program ini dinilai sebagian kalangan berpotensi membebani keuangan negara secara signifikan.
Nicholas Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, mengingatkan bahwa kebijakan populis seperti ini perlu dikelola dengan hati-hati. Dalam wawancaranya dengan Nukilan.id, ia menyoroti sisi positif dan negatif dari pendekatan tersebut.
“Di satu sisi, program ini dapat mendorong konsumsi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan semacam ini dapat menambah beban utang negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya pada Sabtu (18/1/2025).
Ia menambahkan, dari perspektif sosial, kebijakan tersebut memang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama bagi kelompok marjinal.
“Namun, kesenjangan antar wilayah dalam pelaksanaan program menjadi tantangan besar. Daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan manfaat yang sama seperti wilayah perkotaan,” katanya lagi.
Dalam waktu dekat, pemerintah diharapkan mampu menjawab ekspektasi publik dengan langkah konkret yang berorientasi pada keberlanjutan. Nicholas menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program tidak hanya menjadi alat populisme.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program ini tidak hanya menjadi alat populisme, tetapi juga dirancang dengan perencanaan yang matang dan berorientasi pada keberlanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah mengupayakan sumber pendanaan yang tidak membebani rakyat kecil.
“Pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif, seperti efisiensi belanja negara dan penguatan basis pajak, tanpa membebani masyarakat kecil,” tutupnya.
Mendekati 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, rakyat menantikan jawaban atas tantangan-tantangan tersebut, sembari berharap janji perubahan yang diusung benar-benar menjadi kenyataan yang membawa manfaat luas. (XRQ)
Reporter: Akil
