Nukilan.id – Pemerintah Aceh melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, (14/4/2022).
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengharapkan musrenbang ini menjadi momentum dalam menyusun perencanaan pembangunan Aceh yang berkualitas.
“Kami berharap program pembangunan yang disusun dapat selaras dan memiliki sinergitas, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Aceh,” harapnya.
Selain itu, kata Nova, tahun ini merupakan Musrenbang terakhir dalam masa kepemimpinannya atau tepatnya masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022. Sebab itu, Nova juga berharap program yang disusun untuk tahun mendatang ini dapat membuahkan hasil terbaik.
“Musrenbang tahun ini merupakan yang terakhir dalam masa RPJM 2017, masa kempimpinan periode saya dan Wakil Gubernur, sehingga bagi saya Musrembang ini sesuatu yang bersejarah, mudah mudahan diakhir periode pemerintahan tahun ini dapat berjalan dengan baik dan tersusun program dan alokasi anggaran yang real,” katanya.
Nova menyebutkan, bahwa penyusunan RKPA Tahun 2023 mengacu pada RKP Nasional, ada empat prioritas pembangunan Aceh yang menjadi landasan dalam menyusun RKPA 2023, yaitu kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
Lebih lanjut, Gubernur Aceh menyampaikan, terkait dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang mulai tahun 2023 nanti akan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 1% dari DAU Nasional. Menurutnya hal tersebut akan berdampak terhadap program pembangunan di Aceh.
“Karena itu, kami mengajak para Bupati dan Walikota seluruh Aceh agar pengusulan program atau kegiatan yang bersumber dari Dana otonomi khusus Aceh Tahun 2023, dapat memprioritaskan kepada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi minimal 30 persen dari pagu alokasi,” ajaknya.
Dalam kegiatan Musrenbang, Gubernur Aceh berpesan, bahwa upaya untuk mencari skema pengganti dana Otsus sudah harus menjadi pikiran bersama. Upaya Pemerintah Aceh dalam mengalihkan kelola Blok B di Aceh Utara salah satunya adalah upaya mengantisipasi berkurangnya dana Otsus.
Nova mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Bappenas RI dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program/kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, sebagai exit strategy dalam mengantisipasi dampak dari penurunan alokasi dana Otsus.
Reporter: Reji
