NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk mengalokasikan hasil penghematan belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan mendorong penggunaan anggaran secara efektif dan efisien di seluruh kementerian/lembaga (K/L).
Prasetyo menyampaikan bahwa program MBG, yang sudah berjalan dengan baik, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemerataan program tersebut.
“Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui. Ini alhamdulillah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa upaya memperluas jangkauan program MBG tentu membutuhkan tambahan anggaran. Untuk itu, hasil penghematan belanja, terutama dari perjalanan dinas, seminar, dan kunjungan kerja, bisa menjadi solusi.
“Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” jelasnya.
Prasetyo menekankan, Inpres tersebut membawa semangat efisiensi di semua sektor, termasuk kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak. Presiden, menurutnya, telah menginstruksikan agar K/L lebih selektif dalam mengadakan kegiatan, terutama yang melibatkan perjalanan dinas.
“Yang disampaikan presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh K/L telah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi arahan tersebut tanpa keberatan. Penghematan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran lebih fokus pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi,” tutup Prasetyo.
Editor: Akil
