Nukilan.id – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Partai Nasdem Muslim Ayub menyanyangkan sikap pemerintah Aceh yang “lalai” sehingga “pencaplokan” empat pulau di Aceh Singkil masuk ke Tanuli Tengah, Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 tahun 2022.
“Pengalihan 4 Pulau di Aceh Singkil sudah kita ingatkan sejak 2012, tapi pemerintah Aceh lalai sampai saat ini. Waktu itu saya masih di DPR Aceh dari dapil daerah itu,” Kata Muslim Ayub kepada Nukilan.id, Sabtu (21/5/2022).
Menurut Muslim, kasus 4 pulau ini sebenarnya sudah berangsung lama, bahkan atas usalan Muslim Ayub di pulau itu turut disematkan logo Pancacita, karena 4 pulau itu memang masuk wilayah adminstratif Aceh Singkil.
Pada tahun 2018 kasusnya kembali mencuat dan pemerintah Aceh masa itu sudah membentuk tim task force untuk penyelesaian wilayah bersengketa.
“Bahkan waktu itu kita dorong pemerintah Aceh, Pemerintah Sumut, dan Pemerintah Pusat untuk duduk bersama guna meluruskan data yang masuk dalam rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Untuk itu–Muslim mempertanyakan upaya serius pemerintah Aceh untuk menyelesaikan itu dan sekligus mendorong Kemendagri untuk meninjau ulang Kepmendagri yang “mencaplok” 4 pulau Aceh singkil masuk ke wilayah Sumatera utara.
“Sebagai negara hukum apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam putusannya patut di musyawarahkan kembal, apalagi sejak 1965 daerah itu sudah mendapat pengakuan sebagai daerah Aceh Singkil,” ujar Muslim Ayub.
Empat Pulau di Aceh Singkil yang “dicaplok” mesuk ke wilayah Sumatera Utara antara lain Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Pulau-pulau tersebut berada di Pulau banyak, Aceh Singkil.[js]
