NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Fenomena semakin banyaknya perempuan muda di Aceh yang menormalisasi penggunaan hijab tidak menutup aurat, khususnya bagian leher, dengan alasan modis dan estetika, kian menjadi sorotan. Praktik ini jamak ditemui di ruang-ruang publik seperti warung kopi, kafe, bahkan saat melakukan siaran langsung di media sosial.
Menanggapi kondisi tersebut, NUKILAN.ID pada Rabu (21/1/2026) mewawancarai Aklima, Mahasiswi S3 Studi Islam. Ia menilai fenomena berjilbab tanpa peniti di kalangan perempuan muda Aceh sebagai situasi yang cukup memprihatinkan.
Menurut Aklima, diskursus yang perlu dibangun bukanlah perdebatan soal bentuk atau model jilbab, melainkan pada kesadaran akan urgensi berjilbab itu sendiri sebagai bagian dari citra dan identitas masyarakat Aceh yang hidup dalam bingkai nilai budaya dan syariat.
Dalam pandangannya, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari relasi perempuan dengan tubuh dan kebutuhan akan pengakuan sosial.
“Tubuh perempuan dan eksistensi merupakan dua bagian yang saling mengikat. Eksistensi atau kebutuhan akan pengakuan keberadaan ini yang kemudian menempatkan tubuh pada pergeseran nilai yang sebenarnya,” kata Aklima.
Aklima menjelaskan bahwa dorongan untuk diakui kerap membuat perempuan kehilangan kuasa atas tubuhnya sendiri, karena standar yang digunakan bukan lagi nilai yang diyakini, melainkan persepsi orang lain.
“Kita perempuan memposisikan tubuh atas persepsi orang lain, sehingga kuasa kita akan tubuh tidak didasari pada nilai-nilai yang kita butuhkan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dalam sejarah panjang peradaban, tubuh perempuan sering kali ditempatkan sebagai objek, bahkan alat kepentingan tertentu, yang berpotensi membahayakan jika tidak disadari secara kritis.
“Tubuh perempuan sebagai komoditas dan instrumen politik dalam kajian sejarah dinilai bahwa keberadaan ini akan berbahaya bila tidak dikendalikan. Salah satu yg mesti dilakukan oleh perempuan- perempuan muda yg masih dalam proses pembentukan jati diri ya harus pandai-pandai menfilterisasi budaya budaya luar terkhusus pada trend lifestyle,” ungkapnya.
Dalam konteks Aceh, Aklima menekankan bahwa jilbab tidak semata dimaknai sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai identitas kultural yang melekat erat dengan karakter wilayah bersyariat.
“Kita sebagai perempuan Aceh yang tidak hanya memandang jilbab sebagai simbol keagamaan melainkan identitas yang sarat akan nilai dan budaya yang kemudian membentuk kultur bahwa Aceh wilayah syariat,” jelasnya.
Kesadaran tersebut, lanjutnya, seharusnya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan perempuan Aceh, mulai dari gaya hidup hingga cara berpikir dan bersikap di ruang publik.
“Sehingga kita perempuan harus mampu memposisikan diri pada nilai-nilai ini, baik dari lifestyle, prilaku serta pola pikir kita,” pungkasnya.
Aklima juga menyoroti fenomena ikut-ikutan tren atau fear of missing out (FOMO) yang menurutnya menjadi persoalan serius di kalangan generasi muda saat ini.
“Persoalan utama generasi muda kita skrg ini latah atau bahasa gaul skrg fomo, disisi lain kontruksi sosial yang kemudian mendeskripsikan cantik dlm perspektif yg sempit, misal perempuan cantik jika dia mampu menyesuaikan diri dg trend kekinian, putih, gaul dan lainnya,” jelas Aklima.
Situasi tersebut, kata dia, semakin diperparah oleh masifnya industri kecantikan dan fashion yang mengeksploitasi tubuh perempuan demi keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan identitas budaya.
“Kemudian, perang bisnis kecantikan dan fashion yang menempatkan perempuan sebagai objek untuk konsumen vital untuk meraup keuntungan dengan menafikan nilai-nilai kemanusiaan didalamnya,” tutupnya.
Aklima berharap, perempuan muda Aceh mampu membangun kesadaran kritis terhadap arus budaya populer, serta menempatkan hijab bukan sekadar aksesori visual, melainkan cerminan nilai, identitas, dan martabat diri sebagai perempuan Aceh. (XRQ)
Reporter: Akil
