NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry menggelar kuliah umum bertema “Public Policy Analysis and Advocacy: Friday Gender Politics” di Aula FDK UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Jumat (17/04/2026). Kegiatan ini berlangsung meriah dengan partisipasi lintas program studi.
Kuliah umum tersebut menghadirkan pemateri utama, Dr. M. Ammar Hidayatullah dari Centre for International Conflict Analysis and Management, Radboud University Nijmegen. Peserta tidak hanya berasal dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), tetapi juga dari berbagai jurusan lain, seperti Komunikasi dan Penyiaran Islam serta mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Syiah Kuala.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas sekaligus mempertajam kemampuan kritis mahasiswa dalam memahami dinamika politik dan kebijakan gender yang berkembang di Indonesia.
Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Dr. Rasyidah, M.Ag., menekankan pentingnya pemahaman kritis terhadap kontestasi kebijakan di ruang publik, khususnya terkait isu gender.
“Mahasiswa harus memiliki ketajaman dalam menganalisis kebijakan terutama pasca-reformasi yang mana isu gender semakin komplek,” ujarnya.
Salah satu peserta, Ari Maulana, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, mengaku kegiatan ini membuka wawasan baru terkait kompleksitas kebijakan gender.
“Issue kebijakan gender begitu menarik untuk di bahas, apalagi kalau kita belajar lebih banyak, maka pemahaman cakrawala kita semakin luas dan kritis,” ujarnya saat diwawancarai.
Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa perlu memiliki kemampuan analisis yang tajam terhadap kebijakan berbasis gender melalui berbagai fenomena sosial di lingkungan sekitar.
“Kita juga belajar secara mendalam tentang isi kebijakan gender itu sendiri, proses terbentuknya serta kebijakan dan politik gender yang berdampak bagi Masyarakat. Sehingga dapat mengasah ketajaman dalam berpikir dan peduli terhadap fenomena yang terjadi disekitar kita,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Dr. Ammar mengangkat topik “Kontestasi Kebijakan Gender di Indonesia Pasca Reformasi”. Ia menjelaskan adanya tarik ulur kepentingan politik dalam proses lahirnya kebijakan, serta berbagai tantangan dalam implementasi regulasi yang berpihak pada kelompok rentan.
Para mahasiswa mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan aktif dalam sesi diskusi, khususnya terkait isu perlindungan hukum, kebijakan gender, serta pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput.
Kuliah umum ini tidak hanya mendorong mahasiswa memahami teori, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik di tengah masyarakat, sehingga mampu membangun kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial yang ada.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
