NUKILAN.id | Jakarta – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meluncurkan hotline khusus bernama “Lapor Mas Wapres” yang mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak memandang inisiatif ini sebagai terobosan untuk mengatasi berbagai masalah yang sering tersendat di tingkat daerah. Seorang anggota dewan bahkan menyebut langkah ini sebagai bentuk kepemimpinan yang tegas, dengan otoritas langsung, sehingga dinilai mampu membawa perubahan nyata.
Namun, tidak semua pihak setuju. Peneliti Bidang Politik dari The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, mengingatkan tentang tantangan layanan ini. Menurutnya, di setiap daerah sebenarnya sudah tersedia berbagai model hotline yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Di daerah sudah banyak. Persoalannya, apakah hotline-hotline ini sudah dievaluasi? Bagaimana kinerjanya selama ini? SOP-nya seperti apa? Lalu, apakah ada monitoring yang jelas? Hal-hal ini perlu diperhatikan sebelum menambah layanan baru,” kata Felia kepada Nukilan.id, Senin (18/11/2024).
Ia menyoroti potensi tumpang tindih dengan kanal yang sudah ada. Menurut Felia, keberadaan hotline baru justru berisiko tidak efektif jika birokrasi pelaporannya panjang dan tidak ada sistem pendukung yang baik.
“Melapor langsung ke wapres itu belum tentu efektif. Ada jalur birokrasi panjang yang harus dilalui. Misalnya, laporan diterima, lalu wapres menyampaikan ke lembaga atau kementerian terkait, dan seterusnya. Proses ini bisa memakan waktu lama dan mengurangi efektivitas penyelesaian masalah di lapangan,” kata Felia.
Felia juga mengungkapkan pandangannya bahwa program ini mungkin dirancang untuk memperbaiki citra Gibran di mata publik.
“Kita tahu, skeptisisme terhadap Gibran cukup besar karena ia dianggap masih muda, karier politiknya belum signifikan, dan beberapa kontroversi terus mengiringinya. Mungkin dengan langkah ini, ia ingin terlihat lebih relevan dan inklusif,” tutupnya. (XRQ)
Reporter: Akil Rahmatillah