Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta 4 Pj bupati/wali kota di daerah itu untuk menempuh beragam strategi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.
“Saudara-saudari harus mencari strategi terbaik dan memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan baik guna menekan angka kemiskinan di setiap kawasan,” kata Achmad Marzuki di Anjong Monta Banda Aceh, Selasa (11/10/2022).
Itu disampaikannya disela pelantikan Pj Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas, Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi, Pj Bupati Aceh Tenggara Syakir dan Pj Bupati Gayo Lues Rasyidin Porang.
Ia menjelaskan kepala daerah di Provinsi Aceh juga harus menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya, mengoptimalkan peran TAPD dan TKPK, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan mempercepat realisasi belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Saya minta Pj Bupati juga dapat menjalankan sistem pemerintahan secara transparan, akuntabel dan taat hukum serta mengupayakan pembahasan APBK tepat waktu agar gerak pembangunan dapat dimulai lebih awal,” katanya.
Selain itu, Pj Gubernur juga mengimbau para Pj Bupati untuk memastikan dana desa yang dikucurkan Pemerintah setiap tahunnya bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah Gampong.
“Saudara-saudari harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk pendampingan dan pengawasan. Ke depankan peran Mukim dan Camat, agar dana desa tersebut tepat sasaran, dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah yang saudara pimpin,” pesan Pj Gubernur.
Pj Gubernur juga berpesan agar para Pj Bupati untuk membangun kerja sama yang kompak agar semua program terbaik yang telah berjalan sebelumnya dapat berlanjut, khususnya bidang pendidikan, infrastruktur, bidang kesehatan serta fokus pada upaya menyukseskan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
Ia juga menambahkan, terkait dengan masih tingginya angka stunting di Aceh yakni mencapai 33 persen, Pj Bupati yang baru dilantik untuk memberi perhatian dan menempuh berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting di wilayah masing-masing.
“Perhatian yang sama juga perlu diarahkan pada upaya penurunan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencabulan anak, serta kasus asusila lainnya yang terjadi di wilayah Saudara-saudari,” demikian Pj Gubernur Aceh.[antara]
