Nukilan.id – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 12 organisasi mengecam langkah Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara pengisi film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk membungkam pihak-pihak yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu dan menghambat hak publik untuk mengakses informasi maupun partisipasi publik melakukan kontrol sosial atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan beberapa sikapnya terkait hal tersebut. Pertama, menolak kriminalisasi terhadap para pengkritik termasuk para pakar hukum dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote baik dengan UU Pemilu atau ketentuan pidana lainnya.
Kedua, meminta pemerintah, aparatur negara, partai politik, para calon presiden dan wakil presiden, para kontestan pemilu, serta para pendukung mereka, tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan publik, termasuk fakta-fakta kecurangan pemilu. Ketiga, mendesak Kepolisian RI, Bawaslu, Kejaksaan RI, dan lembaga lainnya tidak mengikuti kehendak atau narasi para pelapor dan pihak-pihak yang antikritik untuk memidanakan para tokoh dan pembuat film Dirty Vote.
“Keempat, mendesak para penyelenggara pemilu dan penegak hukum memproses fakta-fakta kecurangan Pemilu 2024, alih-alih memidanakan pakar dan aktivis di balik film Dirty Vote,” demikian ditulis dalam pernyataan sikap bersama Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (13/2/2024).
Film dokumenter Dirty Vote merupakan karya sutradara Dandhy Laksono dan diisi oleh tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti tersebut diluncurkan Minggu, 11 Februari 2024. Hingga 13 Februari 2024, film telah ditonton 16 juta kali di Youtube. [Sammy]
