NUKILAN.id | Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan setelah menghadiri acara penyampaian taklimat Presiden Prabowo Subianto dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
“Beliau juga menyampaikan rencana untuk mendirikan 70 ribu koperasi desa sebagai outlet untuk sembako, outlet untuk obat-obatan, outlet juga untuk klinik,” ujar Bima Arya.
Dikutip dari Kompas.id, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tidak terlepas dari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya koperasi itu akan terdiri atas gerai-gerai yang menyediakan bahan baku MBG. Keberadaan koperasi itu juga diharapkan bisa menekan harga komoditas karena rantai distribusi bisa diperpendek.
Namun, rencana ini mendapat tanggapan kritis dari berbagai pihak. Ketua Umum Suara Muda Kelas Pekerja, sayap pemuda Partai Buruh, Zidan Faizi, menilai bahwa kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam agar benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat desa.
“Kebijakan tentang koperasi merah putih ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui redistribusi sumber daya,” katanya kepada Nukilan.id pada Jumat (7/3/2025).
Meski demikian, Zidan menyoroti sumber anggaran yang digunakan untuk program ini, yang menurutnya sebagian besar dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Namun, kita harus kritis terhadap muara anggaran yang sebagian besar dialokasikan untuk program MBG,” tambahnya.
Menurutnya, meskipun program MBG penting, kebijakan tersebut masih bersifat karitatif dan belum mengubah struktur ekonomi yang timpang.
“Program ini, meski penting, bersifat karitatif dan tidak secara struktural mengubah relasi produksi yang timpang,” tegasnya.
Zidan juga menekankan bahwa koperasi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi, tetapi juga sebagai alat produksi yang memungkinkan masyarakat desa memiliki kendali atas alat-alat produksi mereka sendiri.
“Koperasi seharusnya tidak hanya menjadi alat distribusi, tetapi juga alat produksi yang memungkinkan rakyat desa menguasai alat-alat produksi mereka sendiri,” ujarnya.
Jika anggaran hanya difokuskan pada program MBG, Zidan khawatir bahwa program koperasi desa ini hanya akan menjadi bantuan jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan di pedesaan.
“Jika anggaran hanya fokus pada MBG, maka ini hanya akan menjadi program bantuan jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah, yaitu ketergantungan rakyat pada sistem kapitalis yang eksploitatif,” pungkasnya. (XRQ)
Reporter: Akil
