Nukilan.id – Ketua Umum Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Aceh, Muslim Ayub mengatakan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan penuh untuk Pemerintah Aceh terkait pelaksanaan PON XXI.
Dia menyangsikan pelaksanaan PON ini akan berjalan sebagaimana yang diharapkan kika sampai waktu perhelatan PON XXI nanti pemerintah pusat masih belum sepenuhnya memberikan kewenangan untuk pembangunan venue-venue di Aceh.
“Saya rasa Pemerintah Aceh siap, tapi kuncinya anggaran itu kan di pemerintah pusat. Kita kan nggak ada sharing anggaran. Kita hanya berharap pemerintah pusat yang memberikan semua anggaran sesuai dengan pelaksanaan PON di Palembang dan Papua dulu,” ujar Muslim Ayub kepada Nukilan, Sabtu (30/9/2023).
Dia menambahkan, dalam persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI antara Aceh dan Sumatera Utara, tampaknya Sumatera Utara lebih siap dalam menghadapi perhelatan PON XXI yang tak akan lama lagi dilaksanakan.
“Kalau kita lihat pemerintah belum begitu care sekali dalam hal anggaran PON dan lain sebagainya. Karena pemerintah pusat sendiri belum mengucurkan anggaran untuk venue-venue yang ada di Aceh ini,” kata Muslim Ayub.
Muslim Ayub menyarankan Pemerintah Aceh harus mampu membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pengelolaan anggaran PON untuk tuan rumah Aceh.
“Dari sekarang harus ada komunikasi yang intens. Saat ini, Kadispora-nya saja masih Plt (pelaksana tugas), bagaimana bisa mengambil kebijakan.”
Karena itu, Pj Gubernur Aceh sebagai Pengurus Besar (PB) PON diharapkan agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyukseskan pelaksanaan PON nanti.
“Kalau pemerintah pusat masih setengah hati untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh sebagai tuan rumah dibandingkan dengan Sumatera Utara, saya yakin PON kita bisa gagal untuk dilaksanakan sesuai jadwal,” demikian disampaikan Muslim Ayub. [Sammy]
