Nukilan.id– Ketua Fraksi Partai Aceh Tarmizi Panyang menyanyangkan kebijakan Gubernur Aceh atas pemangkasan 3.450 unit rumah Dhuafa sebanyak 3.450 unit. Padahal, sebelumnya di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2021 dianggarkan 4.200 unit rumah dhuafa.
“Jadi program rumah dhuafa yang terealisasi hanya dari pokok pikiran (Pokir) Dewan saja,” kata Ketua Fraksi PA dan Angota Badan Anggaran (Banggar) Tarmizi Panyang kepada Nukilan.id Selasa (6/7/2021) di Banda Aceh.
Tarmizi menyebut rumah dhuafa yang terealisasi dari usulan Pokir sebanyak 750 unit, sementara RPJM Pemerintah Aceh tahun ini, ada sebanyak 4.200 unit rumah dhuafa diseluruh Aceh.
“Seletah diverifikasi terjadi ‘Refocusing’ yang kemudian tidak tahu lagi digunakan kemana anggaran rumah dhuafa oleh pemerintah Aceh,” kata Tarmizi.
Diceritakan Tarmizi, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah juga berjanji anggaran itu akan dikembalikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh di Perubahan (APBA-P) tahun 2021.
“Hanya pokir dewan kemudian yang terbangun, dan ada yang tidak dibangun karena anggarannya dipangkas Pemerintah Aceh,” katanya.
Menurut Tarmizi, Pemerintah Aceh harus menjawab persoalan ini agar masyarakat merasakan keadilan.
Ir. Azhar Abdurrahman
Sementara Anggota Komisi I DPR Aceh Ir. Azhar Abdurrahman menguatkan, dari RPJM 4.150 unit rumah, sebesar 3.450 unit rumah itu merupakan hasil rekap pemerintah Aceh sejak tahun 2008, dan itu hutang dari RPJM yang setiap tahunnya harus selesai sebanyak 4.200 unit rumah Dhuafa.
“Tahun ini hanya terbangun 750 unit rumah Dhuafa itu pun dari Pokir DPRA, sedangkan kita ketahui setiap tahunnya Pemerintah Aceh wajib selesaikan 4.200 unit rumah Duafa,” Jelasnya
Azhar menyebutkan, bisa di pastikan dengan banyaknya hutang Pemerintah kepada rakyat Aceh, bagaimana mereka menyelesaikan hutang tersebut dengan sisa jabatan satu tahun kedepan.
“Banyaknya pogram siluman yang muncul, rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin hari kian berkurang, salah satu contoh pogram siluman ‘Apendiks’ yang tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA),” demikian Azhar.
Reporter: Irfan
