NUKILAN.id | Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia angkat suara terkait beredarnya video sejumlah orang yang membawa poster bertuliskan “Free Papua, Free Maluku, Free Aceh” dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Aksi tersebut terjadi dalam agenda United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) dan menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat atau akrab disapa Roy, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan forum internasional.
“Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) beberapa hari yang lalu,” kata Roy kepada awak media usai konferensi pers di Gedung Palapa, Kemlu, Kamis (24/4/2025).
Ia menjelaskan, UNPFII merupakan forum resmi di bawah PBB yang menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi mengenai pemberdayaan masyarakat adat dan kerja sama antarnegara dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan.
“Amat disayangkan, memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” ujarnya.
Insiden tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas keamanan PBB. Dalam video yang beredar, terlihat anggota United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) menghampiri meja sekelompok orang berpakaian adat yang memajang lembaran bertuliskan “FREE Maluku.” Selain itu, tersebar pula foto yang memperlihatkan tulisan “FREE MALUKU, FREE PAPUA, FREE ACEH” dengan latar logo PBB.
Roy menegaskan bahwa forum-forum resmi PBB merupakan bentuk kerja sama antar pemerintah. Karena itu, kehadiran individu yang mengatasnamakan organisasi non-pemerintah (NGO) namun memanfaatkannya untuk agenda kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan.
“Jadi ketika ada orang-orang mencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional,” tegas Roy.
Kemlu RI menilai insiden tersebut sebagai tindakan provokatif yang tak mencerminkan semangat kerja sama dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota yang dijunjung dalam sistem PBB. Pemerintah Indonesia pun akan terus memantau perkembangan isu tersebut dan berkoordinasi dengan otoritas internasional terkait.
Editor: Akil
