Nukilan.id – Pakar Ekonomi dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Amri, SE MSi mengatakan, meningkatnya angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan.
“Kemiskinan itu menyebabkan kerawanan sosial, salah satu contohnya adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan juga banyak kejahatan-kejahatan yang lainnya,” kata Dr Amri yang juga Mantan Sekretaris Magister Manajemen Sarjana USK itu saat dihubungi Nukilan.id, Senin (31/5/2021).
Baca juga: Dr Amri: Aceh Seperti Auto Pilot Kemiskinan Walau APBA Besar
Oleh karena itu, Dr Amri meminta pemerintah Aceh untuk segera selesaikan kasus kemiskinan dengan memfokuskan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) agar dapat disentuh langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Aceh, khususnya masyarakat kalangan bawah, sehingga kesejahteraan merata di Aceh.
“Selesaikan pengentasan kemiskinan, anggaran itu difokus untuk kesejahteraan rakyat. Idealnya itu APBA tersebut sampai ke rakyat, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat paling bawah, sehingga kesejahteraan bagi mereka ada. Rakyat sejahtera itu bukan kaya, tetapi kehidupannya tercukupi” terangnya.
Jadi intinya, kata Dr Amri, APBA harus mengalir ke rakyat, kalau rakyat sejahtera, maka kejahatan itu berkurang secara otomatis, salah satunya kekerasan seksual tersebut.
Baca juga: Aceh Miskin, Dr. Amri: Ada Kesalahan Managemen Anggaran Sejak Lama
Bukan itu saja, lanjutnya, Kemiskinan juga menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya, bukan hanya kekerasan seksual. Jadi pemerintah Aceh harus serius memperhatikan masalah ekonomi, sosial, budaya dan hukum yang terjadi di masyarakat.
Maka dari itu, Dr Amri berharap, Pemerintah Aceh dapat melindungi seluruh masyarakat dengan mengeliminir dan berupaya untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan. Sehingga, keamanan dan ketentraman masyarakat terjamin.
“Harapan saya, segela bentuk kejahatan harus dieliminir, kalau bisa dihilangkan, jangan ada lagi. Jadi intinya tetap menjaga Aceh sehingga keamanan ini terjamin, termasuk kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.[AW]
Baca juga: Hasil PCR, Gubernur Aceh Positif Covid-19
Baca juga: PKS Usul Nasir Djamil Jadi Gubernur Aceh
