Iran Tak Akan Patuhi Perjanjian Nuklir Sebelum AS Cabut Sanksi
Nukilan.id – Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Minggu (7/2/2021) mengatakan, Amerika Serikat (AS) harus lebih dulu mencabut total sanksi, sebelum Iran mematuhi kembali perjanjian nuklir.
“Kalau mereka ingin Iran kembali pada komitmennya… Amerika harus sepenuhnya mencabut sanksi, dan tidak hanya dalam kata-kata atau kertas,” kata Khamenei dalam pidato yang disiarkan televisi kepada komandan Angkatan Udara.
“Sanksi harus dicabut secara nyata, dan kemudian kami akan memverifikasi dan melihat apakah benar-benar sudah dicabut, lalu kembali (mematuhi),” tambahnya dikutip dari AFP.
Nuklir dalam 2 Pekan Perjanjian nuklir tahun 2015 kini nasibnya menggantung, usai Donald Trump menarik diri pada 2018 dan menerapkan sanksi lagi ke Iran. Teheran setahun kemudian menangguhkan kepatuhannya, dengan hanya sebagian besar poin yang dipatuhi.
Kini pemerintahan baru Presiden Joe Biden menyatakan kesediaan untuk kembali masuk perjanjian, tetapi menuntut Iran melanjutkan dulu kepatuhannya secara penuh.
Pada 4 Januari Iran mengumumkan, telah meningkatkan proses pengayaan uraniumnya hingga kemurnian 20 persen, jauh di atas 3,67 persen yang diizinkan dalam perjanjian.
Meski begitu, 20 persen masih jauh di bawah angka yang dibutuhkan untuk sebuah bom atom.
Dimulai Kondisi ini kemungkinan bakal membatasi inspeks nuklir pada 21 Februari, jika sanksi AS tidak dicabut atau pihak-pihak penting lainnya dalam perjanjian tidak membantu Teheran mematuhinya, menurut UU yang disahkan parlemen pada Desember.
Menurut Khamenei, Iran memiliki hak menetapkan kondisi selanjutnya dari kesepakatan karena pada akhirnya tetap mematuhi, tidak seperti AS dan tiga anggota perjanjian dari Eropa, yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman yang melanggar semua komitmen mereka.
“Tidak ada seorang pun di Republik Islam yang peduli dengan omong kosong yang diklaim oleh mereka yang tidak berhak atas apa pun,” katanya.
Khamenei juga menegaskan, syarat yang ditetapkan Teheran untuk AS adalah kebijakan mutlak dari Iran. Sebelumnya pada Senin (1/2/2021) Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif meminta Uni Eropa mengoordinasikan sinkronisasi Washington dan Teheran di kesepakatan nuklir, setelah terjadi kebuntuan diplomatik siapa yang akan bertindak lebih dulu,[]
